Jakarta, KPonline-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memasuki hari kedua (24/9). Forum tahunan ini menjadi hal penting bagi organisasi untuk mengevaluasi peran sejarah, memperkuat ideologi, hingga menentukan arah strategis gerakan buruh di tingkat nasional.
Dalam giatnya, penyampaian materi terkait sejarah gerakan buruh dunia dan Indonesia, konsolidasi visi-misi, serta pembekalan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar KSBSI dibawakan oleh S.W. Gultom, S.Sos.
Kemudian dalam sesi diskusi interaktif, pimpinan KSBSI Johannes Dartha Pakpahan merespons berbagai pertanyaan kritis dari peserta, khususnya terkait relasi serikat buruh dengan politik praktis dan keberadaan partai politik.
Ia menegaskan bahwa secara historis, pendirian partai politik oleh gerakan buruh berorientasi menjadikan partai sebagai alat perjuangan serikat, bukan sebaliknya. Serikat buruh dituntut tetap independen agar tidak terkooptasi atau sekadar dijadikan underbouw oleh kekuatan politik.
“Banyak gerakan rusak karena terkooptasi oleh partai politik. Seharusnya partai yang berada di bawah arahan dan kontrol serikat buruh untuk melayani kepentingan buruh, bukan serikat yang diperintah partai,” tegas Dartha Pakpahan.
Sesi Rakernas juga diwarnai otokritik mendalam terkait kondisi internal organisasi saat ini. Pimpinan KSBSI itu pun mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota dari tingkat daerah hingga pusat untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan.
Dartha menegaskan tidak menyodorkan format keputusan yang kaku, melainkan membuka ruang penuh bagi komisi-komisi untuk memetakan kelemahan serta menyusun program aksi nyata di bidang organisasi dan perjuangan.
“Kita harus jujur melakukan evaluasi. Rakernas ini menjadi ajang untuk membangkitkan kembali keberanian dan militansi gerakan, agar KSBSI secara nasional dapat kembali memberi warna dan dampak nyata bagi perlindungan hak-hak buruh,” lanjutnya.
Melalui Rakernas ini, Ia bersama KSBSI berkomitmen mematangkan arah organisasi dan memperkuat soliditas internal, guna memastikan slogan perjuangan dan persatuan buruh betul-betul menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh pekerja di Indonesia.