Pekanbaru, KPonline–Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan perjuangan kaum buruh secara nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta berbagai elemen serikat pekerja di seluruh Indonesia.
Dalam aksi tersebut, FSPMI Riau menyampaikan aspirasi yaitu tuntutan utama terkait peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 yang layak dan berpihak kepada pekerja.
Massa aksi mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar memperjuangkan penetapan UMP 2027 sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni dari UMP tahun 2026 sebesar Rp3.780.495 menjadi Rp4.158.948 pada tahun 2027.Aksi dipimpin oleh Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau, Satria Putra, yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Sekretaris DPW FSPMI Riau, Maulana Syafii. Turut hadir Wakil Ketua I Yudi Efrizon, Wakil Ketua II Abd. Aziz Deliyanto, serta Bendahara Agung Zailani.
Ratusan massa buruh yang hadir berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Riau, di antaranya Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing), dan Rokan Hulu (Rohul). Kehadiran masing-masing Konsulat Cabang menjadi bukti soliditas dan dukungan terhadap perjuangan buruh di tingkat provinsi.Setelah menyampaikan orasi di depan gerbang Kantor Gubernur Riau, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan audiensi.
Perwakilan FSPMI yang terdiri dari pengurus DPW, KC, PC dan perwakilan Konsulat Cabang masuk untuk menyampaikan langsung aspirasi serta tuntutan kaum buruh kepada pemerintah daerah.
Audiensi tersebut dihadiri Asisten I Pemerintah Provinsi Riau Zulkifli, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmad, Kabid Wasnaker Rival Lino, Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polda Riau, BPS Riau, serta unsur Polresta Pekanbaru.
Sekretaris DPW FSPMI Riau, Maulana Syafii, menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan dalam audiensi telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Asisten I.
Menurutnya, persoalan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 selanjutnya akan dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah pemerintah memperoleh formula perhitungan upah yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Tuntutan DPW FSPMI diterima oleh Gubernur Riau melalui Asisten I, terkait UMP dan UMSP. Persoalan ini akan dibahas oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah mendapatkan rumus perhitungan UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Maulana Syafii kepada awak media.
Maulana juga menyampaikan bahwa dalam audiensi tersebut, Asisten I Zulkifli menegaskan bahwa salah satu tugas serikat pekerja adalah mendorong agar UMP Riau tahun 2027 dapat mencapai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak.
“Alhamdulillah, audiensi kami dengan Pemerintah Provinsi Riau tadi sama sekali tidak ada perdebatan. Semua yang kami paparkan diterima dengan baik. Harapan kami, apa yang sudah dibahas dalam audiensi dapat secepatnya direalisasikan,” ungkap Maulana didampingi Bendahara DPW FSPMI Riau.
Aksi damai FSPMI Riau berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Audiensi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah perjuangan untuk memastikan aspirasi buruh tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti melalui kebijakan pengupahan.
FSPMI Riau menegaskan bahwa perjuangan kenaikan upah bukan semata-mata persoalan angka, melainkan menyangkut kebutuhan hidup, kesejahteraan keluarga, serta masa depan kaum pekerja.
Buruh Riau berharap pemerintah tidak hanya memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berani mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com