Subang, KPonline – Seruan aksi unjuk rasa yang dikeluarkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Subang, sontak viral di beberapa Media Sosial dan grup “WhatApp” para pengurus Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten Subang.
Hal itu justru dipicu karena adanya anggota FSPMI Kabupaten Subang yang ditarik iur biaya ketika melakukan Vaksinasi Hepatitis B. Aksi unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang berada di Jalan Letjend Suprapto No. 103 Subang.
Berikut kutipan yang disampaikan via pesan Whatsapp oleh ketua KC FSPMI subang Suwira.
“Ini bukan bicara kasus Riky. Ini bicara tentang cita-cita buruh untuk kesehatan gratis seluruh rakyat Indonesia. Alih-alih hari ini Partai Buruh(PB) telah hadir untuk melanjutkan itu. Tinta emas telah ditorehkan buruh khususnya FSPMI dengan lahirnya Badan Penyelenggara Kesehatan (BPJS) Kesehatan. KSPI(FSPMI) adalah salah satu pelaku sejarah lahirnya BPJS yang hari ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah merasa menjadi aktivis buruh kalau tidak merasakan ada sebuah perusakan hingga menodai sistem kesehatan yang selalu digaungkan. Bahwa rakyat harus berobat gratis. Saya tidak henti hentinya mengajak untuk berjuang tanpa sarat. Kalau anda lelah dengan perjuangan, tidurlah di luar barisan FSPMI.
Kalau anda merasa bagian dari organisasi. Jalankan tugas organisasi dengan hadir dalam rapat-rapat organisasi.”
Tim Jamkeswatch sebagai lembaga pemantau jaminan kesehatan menyoroti dengan adanya kejadian itu. Bukan perihal bicara vaksinasi hepatitis B, namun Jamkeswatch Subang menduga ada banyak kejanggalan dengan layanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch Indonesia Daryus mengungkap kepala Dinas Kesehatan Subang mesti bisa legowo dengan agenda Audiensi sebelumnya hingga mengakibatkan dibatalkannya Audiensi, karena tidak hadirnya Kadinkes.
“Bicara layanan kesehatan kami Jamkeswatch tentu ada keterlibatan apa lagi ini menyangkut anggota kami. Bukan itu saja yang kami soroti di Kabupaten Subang, namun sisi layanan kesehatan di Subang patut dibenahi. Ini bicara hajat orang banyak yg membutuhkan layanan kesehatan lebih baik lagi khususnya di Subang,” kata Daryus.
Daryus menambahkan tranparansi anggaran untuk kesehatan mungkin mesti bisa dijelaskan nanti dalam pertemuan dengan pimpinan Dinkes di sana.
“Dengan hadiranya program Universal Health Coverage (UHC) di Subang sebelumnya bagaikan madu murni yang dirasakan warga di sana. Namun ketika program UHC di sana sudah tidak lagi dilaksanakan warga miskin, dan tidak mampu kembali harus menelan pil pahit. Rangkul, dan gandeng tim kami dari Jamkeswatch untuk saling membenahi layanan kesehatan. Mari kita saling bergandengan tangan kawal bareng-bareng jaminan kesehatan untuk rakyat, khususnya di Kabupaten Subang,” urai Daryus.
Senada disampaikan oleh Sekretaris DPD Jamkeswatch Kabupaten Subang Asep Kahdar bahwa aksi yang akan dilakukan depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Subang buntut dari audiensi yang dibatalkan pada 20 Mei 2024.
“Kita belum mengetahui berapa anggaran 2023-2024 khusus untuk kesehatan warga di Subang. Tentu ini hal yang perlu ditelusuri, bahkan jika ada warga Subang masuk Rumah Sakit di luar Subang tidak punya jaminan apa solusinya. Kami berharap hal seperti ini harus ada solusinya,” ucapnya penuh tanya.
Pria yang akrab disapa Aap Kasep ini berharap Dinkes Subang bisa perlahan-lahan membenahi sisi layanan kesehatan ke depan bisa lebih baik lagi.
“Saya menduga pasti ada penghambat dengan distopnya program Universal Health Coverage (UHC). Case per Case sering kami temukan ketika melakukan pendampingan advokasi warga yang tidak mampu. Kita harus duduk bareng di mana akar muara permasalahan hingga menurunnya layanan kesehatan di lapangan,” imbuhnya. (Jhole)
