Bandung, KPonline – Ribuan buruh dari berbagai daerah industri di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Aksi tersebut terpusat pada pengawalan pembahasan upah tahun 2027.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen buruh, termasuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jawa Barat. Massa datang dari kawasan industri di Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, dan daerah industri lainnya di Jawa Barat.
Sejak pagi, massa mulai berdatangan dan memadati Jalan Diponegoro depan Gedung Sate.
Aksi dipimpin langsung oleh bidang aksi, Tudiyono perangkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat. Dari atas mobil komando, ia menyampaikan orasi dan menegaskan sikap buruh Jawa Barat dalam mengawal penetapan upah 2027.
Tuntutan utama adalah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 100% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Untuk Jawa Barat, buruh FSPMI menyuarakan angka KHL sebesar Rp4.122.871,-. Angka tersebut dinilai sebagai nilai riil kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya saat ini.
“UMP 2027 harus 100% KHL! Jangan lagi upah buruh ditetapkan di bawah kebutuhan hidup layak. Buruh bekerja untuk hidup, bukan sekadar bertahan hidup,” teriaknya dari atas mobil komando, yang disambut sorak setuju ribuan massa.
Menurut buruh FSPMI, penetapan upah yang tidak berbasis KHL hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan membuat daya beli pekerja terus tergerus. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya perumahan dinilai sudah tidak sebanding dengan kenaikan upah selama ini.
Selain menuntut UMP 2027 sebesar 100% KHL, massa aksi juga mendesak pemerintah agar melibatkan serikat pekerja secara sungguh-sungguh dalam proses pembahasan upah. Buruh menolak pembahasan upah yang hanya bersifat formalitas dan tidak membuka ruang partisipasi yang adil bagi perwakilan pekerja.
Massa aksi menegaskan agar Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dapat bekerja secara transparan, independen, dan berpihak pada data riil kebutuhan hidup pekerja di lapangan, bukan sekadar menggunakan formula yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Di tengah aksi, perwakilan buruh juga menyampaikan bahwa perjuangan upah bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan negara terhadap kaum pekerja. Buruh adalah penggerak utama roda perekonomian dan industri di Jawa Barat, sehingga sudah selayaknya mendapatkan upah yang layak dan manusiawi.
“Jawa Barat adalah provinsi industri terbesar. Buruh Jawa Barat yang menggerakkan pabrik-pabrik dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan negara. Maka wajar jika kami menuntut upah yang layak,” tegas seorang perwakilan buruh FSPMI dari Cileungsi, Budi Prasetyo kepada Media Perdjoeangan di lokasi aksi.
Aksi berlangsung damai dan tertib. Massa aksi tetap menjaga ketertiban, mengatur barisan, dan mengikuti arahan dari mobil komando. Aparat keamanan juga terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Gedung Sate untuk mengawal dan menunggu adanya tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan penetapan UMP 2027.
Buruh Jawa Barat menegaskan tidak akan berhenti mengawal proses pembahasan upah hingga UMP 2027 ditetapkan sesuai dengan tuntutan, yakni 100% KHL sebesar Rp4.122.871.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka akan terus melakukan aksi hingga 2 hari kedepan sesuai dengan surat instruksi DPW FSPMI Jawa Barat dengan massa yang lebih besar.



