Jakarta, KPonline – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta memastikan akan turun ke jalan bersama serikat buruh lainnya yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan bersama sama menggelar aksi demonstrasi tolak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara serentak 6 September 2022 mendatang. Aksi yang bakal diikuti puluhan ribu buruh ini dipusatkan di dua titik, yaitu gedung DPR, dan kantor gubernur daerah masing-masing.
Hal ini terungkap dalam konsolidasi bersama seluruh PUK SPA FSPMI DKI Jakarta (2/9). Disampaikan langsung oleh salah satu pengurus DPW FSPMI DKI, Tuwarno berkaitan dengan rencana aksi tersebut (2/9).
“Untuk FSPMI DKI dipastikan akan turun unjuk rasa di DPR RI bersama masa aksi lainnya yang berjumlah hampir 5 ribu buruh pada tanggal 6 September 2022 mendatang. Sedangkan buruh buruh di daerah lainnya juga akan melakukan hal yang sama, berunjuk rasa di kantor gubernur wilayah masing masing,” ujar Tuwarno.
Tuwarno menjelaskan, setidaknya ada tiga isu yang diangkat dalam aksi. Pertama, menolak rencana kenaikkan harga BBM, kedua menolak pengesahan omnibus law cipta kerja. Dan ketiga, buruh mendesak kenaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.
“Ada beberapa alasan yang saling terkait kenapa organisasi serikat buruh KSPI, FSPMI, alasan pertama kenaikkan harga BBM yang direncanakan 30 persen khususnya BBM bersubsidi pertalite menjadi 10 persen mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis,” ujarnya.
Sebagaimana telah dijelaskan Presiden KSPI, Said Iqbal sebelumnya dalam siaran pers, Tuwarno kembali menegaskan, sudah tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan imbas omnibus law cipta kerja yang dituangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Said mengatakan Menaker sudah mengumumkan tahun 2023 kenaikan upah tetap menggunakan PP 36/2021.
“Artinya apa? upah pekerja masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan atau 0 persen. Secara bersamaan inflasi sudah diumumkan pemerintah berkisar 4,9 persen sebelum kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen,” jelasnya.
(Jim).
