Bogor, KPonline – Beberapa hari yang lalu, Media Perdjoeangan menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan saudara tak sedarah di Kabupaten Cianjur. Kawan-kawan buruh FSPMI Cianjur sayup-sayup terdengar dari kejauhan, mengalami sedikit guncangan dalam hal perselisihan hubungan industrial. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan dampak wabah Covid-19 yang hingga kini, semakin tidak jelas penanganannya oleh pihak pemerintah.
Pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh dengan kedok pensiun dini, pengunduran diri secara sukarela yang sebenarnya pemaksaan, ancaman relokasi tempat usaha, ataupun pemotongan upah dengan tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup buruh-buruh di Cianjur yang menjadi elemen paling terdampak sejak virus Corona merebak. Dan tentu saja, ada banyak lagi kasus dan perselisihan hubungan industrial, yang hanya bertumpuk dibawah gunung es. Menunggu momentum untuk meletus dan menggerakkan mimpi-mimpi kaum buruh di Cianjur untuk menjadi nyata.
Kabar berita peran serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Cianjur memang belum mendapatkan porsi yang cukup di media-media arus utama. Kalau pun ada, hanya terpampang di media lokal atau di media-media pergerakan, dan hanya berseliweran di media-media sosial. Karena peran serikat pekerja/serikat buruh di Cianjur, masih dianggap sebelah mata oleh sebagian pemangku kebijakan dan birokrat, dan juga oleh sebagian pengusaha yang diduga kuat, sangat anti dengan yang namanya serikat pekerja/serikat buruh.
Muhammad Alimudin, salah seorang buruh FSPMI yang ditemui Media Perdjoeangan pada 23 Juli 2020 yang lalu, mengungkapkan keresahannya atas situasi dan kondisi perburuhan di Cianjur. “Dalam perselisihan industrial, seringkali kami harus berhadap-hadapan dengan serikat pekerja/serikat buruh juga. Dan bagi saya aneh, ketika ada serikat pekerja/serikat buruh, yang sering membela kepentingan pengusaha ketimbang hak-hak buruh. Kepentingan kaumnya sendiri,” tutur Alimudin.
Sudah tidak perlu malu lagi, untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang sudah seharusnya diungkap. Seperti yang diungkapkan oleh Alimudin, ada begitu banyak oknum pengurus serikat pekerja/serikat buruh, yang “bermain mata” dan kongkalingkong dengan pihak Management perusahaan, demi memuluskan ambisi mereka.
“Mereka lebih besar, dengan jumlah anggota ribuan. Tapi miris, anggota mereka seringkali hanya dijadikan tameng dan alasan semata. Bahkan, untuk menentukan sikap saja, sebagai kelas pekerja, mereka tak mampu,” imbuh Alimudin.
Dirinya dan beberapa rekan yang seprofesi sebagai buruh pabrik, memiliki mimpi yang tinggi dan gagasan yang besar terhadap perkembangan perburuhan di Cianjur. Karena posisi kaum buruh di Cianjur, boleh dikatakan hanya sebagai pelengkap tripartit hubungan industrial. Padahal, buruh-buruh Cianjur mau menyadari kekuatan yang mereka miliki, tentu saja elemen kaum buruh bisa saja akan menjadi penentu sebuah kebijakan. (RDW)
