Bogor, KPonline – Kesehatan merupakan hal yang dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan, dari segi pembiayaan maupun pelayanan dari unsur pemerintahan maupun pihak terkait.
Bertempat di kantor pemerintahan Kabupaten Bogor yang terletak di jalan Bogor Tegar Beriman, tepat pukul 09.00 pagi di ruang rapat VIII Sekertariat Daerah Kabupaten Bogor, ruang rapat menjadi tempat pertemuan para pelaku pekerja sosial kemanusian beraudiensi dengan pemerintahan kota Bogor terkait masalah kesehatan, Selasa (26/7/2022).
Audiensi dikuti oleh wakil dari Kab Bogor yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekertariat Daerah Kab Bogor, Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Analis Kebijakan Madya Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bogor begitu juga hadirnya Ketua Jamkeswatch dan 14 orang Relawan dan juga perwakilan dari Dompet Duafa 14 orang.
Ada 4 hal terkait masalah kesehatan yang di sampaikan yaitu :
1. Tunggakan BPJS kesehatan
2. Perbup no 65 tahun 2017 tentang jaminan kesehatan daerah
3. Ambulance gawat darurat
4.Pelayanan kesehatan
Banyak hal problem di lapangan yang di sampaikan relawan yang bergerak di bidang sosial kesehatan terkait peraturan yang tumpang tindih perihal tunggakan yang selalu menjadi beban rakyat kecil.
“Permasalahan tunggakan harus dicarikan solusi untuk penanganan rakyat kecil melaui csr sesuai UU 13 tahun 2011Tentang penanganan fakir miskin,” tutur selaku ketua DPD Jamkeswatch kab Bogor Aden Arta Jaya.
Foto/penulis : Gunawan
