Sidoarjo KPonline – Meskipun usulan UMK/UMSK Sidoarjo sudah ada di tangan Sekda sejak Rabu pekan lalu, ternyata belum juga ditanda tangani oleh Bupati Syaifulillah. Padahal mulai Senin malam (12/11/2018) akan dilakukan pembahasan UMK/UMSK oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
Karenanya para buruh Kota Delta yang tergabung di dalam Aliansi PPBS mulai berdatangan di pendopo kabupaten untuk melakukan pengawalan agar usulan tersebut segera ditandatangani Bupati.
Terlihat perwakilan dari SPSI, FSPMI, SPN, SBI, dan RTMM. Mereka berkumpul dan menduduki gerbang pendopo.
Dari wajah mereka tergambar kekecewaan yang mendalam lantaran itikad baik menjaga kondusifnya Sidoarjo (dengan tidak demo) yang sudah dilakukan kaum buruh justru seperti dianggap bahwa buruh telah bisa ditundukkan dan mengulur ulur untuk menandatangani usulan.
Alhasil setiap organ PPBS pun menginstruksikan anggotanya untuk datang ke pendopo.
Pada pukul 22.00 wib, massa sempat menggoyang gerbang pendopo. Aparat yang tadinya duduk langsung berhadapan dengan massa aksi. Ketegangan pun terjadi.
Garda Terdepan PPBS (Garda Metal, Brigade SPSI, Serdadu SBI, Laskar SPN) terus menjaga massa agar tetap satu komando. Nyanyian lagu perlawanan bergemuruh .
Mereka juga sudah bersepakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan target sweeping pabrik pabrik jika usulan dari Dewan Pengupahan tidak ditandatangani malam ini.
Hingga akhirnya pada pukul 23.30 WIB, Dewan Pengupahan Unsur Pekerja yang diwakili oleh Soekardji menyampaikan kepada massa bahwa Bupati Syaifulillah telah menandatangani Rekomendasi UMK/UMSK secara bersamaan .
Disampaikan bahwa ada dua Rekomendasi UMK yakni Rp 4.158 juta dan Rp 3.86 Juta sedangkan Rekomendasi UMSK adalah 12%,9%,7%.
Menanggapi ini, Ketua PC SPL FSPMI Kab Sidoarjo Heri Novianto mengatakan bahwa, “Setelah ditandatanganinya rekom ini, maka tugas kita besok adalah bersama sama menyampaikannya kepada Provinsi dan terus mengawal hingga ditetapkan bahkan bila perlu kita akan aksi setiap hari.
