Sidang Pleno Lanjutan Tetapkan UMSK Ketapang 2027, Sektor Perkebunan Naik 7,73% dan Pertambangan 11,11%

Sidang Pleno Lanjutan Tetapkan UMSK Ketapang 2027, Sektor Perkebunan Naik 7,73% dan Pertambangan 11,11%

Ketapang, KPonline – Sidang Pleno lanjutan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Ketapang Tahun 2027 untuk sektor perkebunan dan pertambangan kembali dilaksanakan pada Jum’at (20/11/2026). Dalam sidang tersebut, masing-masing sektor menyepakati besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2027.

Untuk sektor perkebunan, UMSK Kabupaten Ketapang Tahun 2027 disepakati sebesar Rp3.846.074. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp275.969 atau 7,73% dibandingkan UMSK sebelumnya yang sebesar Rp3.570.105. Kenaikan ini menggunakan nilai alfa 0,5 dalam perhitungan pengupahan.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, untuk sektor pertambangan, UMSK Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.966.743. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp396.638 atau 11,11% dari UMSK sebelumnya. Dalam perhitungan kenaikan sektor pertambangan, digunakan nilai alfa 1.

Menjelang akhir sidang pleno pengupahan Kabupaten Ketapang, Sahbandi selaku Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Ketapang sekaligus anggota Dewan Pengupahan menyampaikan sejumlah masukan untuk proses penetapan upah di tahun-tahun mendatang.

Ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang agar dapat menyediakan data-data yang konkret, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil daerah sebagai acuan dalam pembahasan pengupahan. Menurutnya, data yang valid sangat penting agar proses penetapan upah dapat berjalan objektif dan mencerminkan kondisi ekonomi serta kebutuhan pekerja di Kabupaten Ketapang.

Sahbandi juga berharap data terkait kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan indikator ekonomi lainnya tidak hanya mengacu pada data dari tingkat provinsi, tetapi dapat didukung oleh data lokal Kabupaten Ketapang yang lebih terperinci. Dengan demikian, pembahasan pengupahan ke depan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat pekerja.

Sidang pleno penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Ketapang Tahun 2027 kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan notulen hasil pembahasan. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebelum nantinya diterapkan di Kabupaten Ketapang.

Dengan selesainya sidang pleno lanjutan ini, diharapkan hasil penetapan upah minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2027 dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja, sekaligus menjadi landasan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Pos terkait