Jakarta, KPonline – Presiden FSPMI dan KSPI Said Iqbal mendesak gubernur DKI Jakarta untuk mengambil langkah guna menstabilkan harga daging, telur, minyak goreng, ayam, dan bahan pokok lainnya. Apalagi, saat ini, harga bahan-bahan tersebut sudah sangat mahal, sehingga memberatkan masyarakat.
“Gubernur Ahok jangan berlindung dibawah ketiak pemerintah pusat dengan dalih harga-harga bahan pokok bukan urusannya. Terlebih lagi, faktanya, upah minimum buruh di DKI Jakarta lebih rendah dibanding Bekasi dan Karawang. Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta sangat mustahil buruh dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saat ramadhan dan lebaran nanti,” kata Iqbal.
Dia mencontohkan. Dari upah sebesar 3,1 juta tersebut, sudah pasti dikeluarkan untuk transport Rp 700 ribu/bl, kontrak rumah Rp 800 ribu/bl, sisanya untuk biaya sekolah anak, air bersih, jajan anak, pulsa, listrik dll.
Kemudian dia mempertanyakan. Apa masih mungkin sisa gaji tersebut untuk biaya makan sehari-hari dengan harga bahan pokok yang naik tinggi seperti sekarang ini? Dimana tanggungjawab Gubernur Ahok? Mengapa kalau menggusur rakyat kecil cepat sekali? Membuat reklamasi pantai untuk orang kaya cepat sekali? Membuat kebijakan upah murah yang dibarter dengan CSR berani sekali?
Ketika nanti saat H-7 buruh menerima THR satu bulan upah, apakah gubernur DKI Ahok sadar, hanya dalam 1 minggu THR tersebut akan habis karena harus membayar biaya pulang kampung dan membeli daging dan bahan pokok lainnya yang mahal.
“Bagaimana dengan 60% dari total buruh DKI Jakarta yang berstatus outsourcing dan kontrak yang kebanyakan masa kerja 1 bukan hanya menerima THR 15% dari gajinya. Bisa dipastikan, mereka akan semakin sulit,” tegasnya.
Menurut Iqbal, itu adalah akibat kebijakan yang dibarter CSR sehingga buruh outsourcing merajalela dan terus terkungkung dalam kemiskinan dan lumpuh menghadapi harga-harga bahan pokok yg mahal.
Iqbal menyarankan gubernur Ahok melakukan operasi pasar besar-besaran dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta.
“Ayo minta CSR ke pengusaha-pengusaha besar itu untuk menstabilkan dan menurunkan harga-harga. Jangan hanya untuk menggusur dan reklamasi saja, tetapi juga berantas mafia pangan,” sindirnya. (*)
