Rekrutmen PPPK Bukan Menyelesaikan Masalah

Angkat honorer menjadi Pegawai Negari Sipil (PNS).

Jakarta, KPonline – Setelah Kemenpan-RB mengadakan Rakor di Batam guna menyelesaiakan masalah Honorer, sebaliknya yang terjadi justru memperuncing masalah. Bahkan akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah itu sendiri.

Masalah lama tentang kecurangan rekrutmen CPNS THK2 Tahun 2013 yang sudah dipetieskan rupanya akan terusik dan terbongkar.

Ini semua salah siapa? Publik semakin cerdas dan kebohongan-kebohongan selama ini sudah selayaknya harus dibongkar agar para pejabat yang selama ini mempermainkan rakyat menerima pahalanya.

Rakyat sudah capek dibohongi terus, menurut jadwal yang sudah beredar rekrutmen CPPPK yang akan dilaksanakan hari ini Jum’at, 8 Februari 2019. Namun sepertinya tidak semua daerah bisa melaksanakannya, entah apa kendalanya namun kami tetap berusaha untuk Tabayun dan mencari kebenaran informasi tersebut.

Menurut informasi dari staf Kemenpan-RB
Menyarankan Ya kalo saran saya dikomunikasikan saja ke Pemda atau BKD setempat mas, karena Instansi itulah yang nanti akan memproses lebih lanjut.

Senada dengan Saran dari Staf Kemenpan-RB, Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi juga menyarankan hal yang sama.

“Karena yang rapat di Batam adalah Sekda/Kepala BKPP/BKD, kewenangan ada pada Pemkab. Kami menunggu seperti apa mekanisme dan pelaksanaannya, Pak.” Mangga langsung ke yang berwenang.

Namun sudah kami coba beberapa kali konfirmasi ke Kepala BKD Banyuwangi Bapak Nafi’ul Huda lewat no. WA nya namun dibukapun tidak apalagi dibaca, hal ini membua t kawan-kawan resah dan gelisah harus kemana kita mencari kebenaran informasi tersebut

Kenapa Kepala BKD Banyuwangi yang baru ini tidak merespon komunikasi kami? hal ini menimbulkan tanda tanya besar padahal sebelum-sebelumnya komunikasi lancar malah Beliau Bapak Wahyudi Kepala BKD lama (Sudah dimutasi ditempat yang baru)
selalu titip pesan agar perjuangan honorer ini segera dituntaskan dengan hasil yang tidak direkayasa.

Ada apa dengan BKD Banyuwangi?

Tidak hanya Banyuwangi saja yang menemui kendala berdasar laporan dari kawan-kawan seperti Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Banjarmasin dan masih banyak lagi daerah-daerah dimana para Honorer ini menanyakan hal yang sama dan Jawabannya sungguh tidak mengenakan didengar telinga.

Sebenarnya Nasib Honorer ini mau dikemanakan?