Bogor, KPonline – Dalam pembukaan Musyawarah Unit Kerja 5 PUK SPAMK-FSPMI PT. Federal Izumi Manufacturing, Riden Hattam Aziz, Presiden FSPMI memberikan pandangan dan sekaligus mengajak seluruh anggota FSPMI, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sesuai dengan konstitusi. Bahkan dirinya juga mengajak kaum buruh, khususnya buruh-buruh yanv bernaung di FSPMI, untuk memposisikan diri sebagai bagian dari pengambil sebuah kebijakan.
“Mari kita mengambil posisi, agar menjadi bagian pengambil sebuah kebijakan. Kita akan masuk ke area, dimana pengambilan kebijakan harus melibatkan kaum buruh, melibatkan FSPMI. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi objek politik, yang dicari-cari hanya pada saat pemilu. Karena ketika pemilu, suara kaum buruh sangatlah dicari, karena begitu banyaknya suara kaum buruh yang “tercecer” tanpa adanya sebuah naungan yang mengakomodir suara-suara kaum buruh,” ungkap Riden Hattam Aziz, pada saat pembukaan Musyawarah Unit Kerja 5 PUK SPAMK-FSPMI PT. Federal Izumi Manufacturing, yang digelar di aula PT. Federal Izumi Manufacturing pada Sabtu 31 Juli 2021.
“Saat ini, orang-orang di Senayan sana berafiliasi dengan pihak-pihak yang mencari keuntungan. Mereka menguasai produk-produk hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan mudahnya lahir aturan dan kebijakan yang merugikan bagi kaum buruh, salah satunya adalah Omnibus Law,” lanjut Riden.
Kongres FSPMI dan Munas SPA FSPMI di Purwakarta telah memutuskan, bahwa FSPMI akan terjun langsung ke dalam dunia politik praktis, agar aturan dan kebijakan tidak harus selalu mengorbankan nasib kaum buruh dengan cara-cara konstitusional. Maka, agar kaum buruh tidak menjadi korban aturan dan kebijakan yang merugikan bagi kaum buruh, sudah saatnya kaum buruh itu sendiri harus menjadi bagian dari pengambil keputusan.
“Kaum buruh akan membuat sebuah partai politik. Partai buruh ini salah satu cara untuk masuk ke area kekuasan, karena hingga lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu pun partai politik yang masuk parlemen, yang benar-benar peduli terhadap kaum buruh. Maka partai politik menjadi jembatan untuk menjadikan kaum buruh untuk menjadi penentu aturan dan kebijakan,” terang Riden.
“Dan yang terakhir, saya juga berpesan kepada kawan-kawan PUK SPAMK-FSPMI PT. Federal Izumi Manufacturing, agar menjaga terus komunikasi dan keterbukaan. Karena keduanya merupakan kunci suksesnya hubungan industrial didalam sebuah perusahaan yang maju. Jaga hubungan sebagai mitra kerja dan fungsi serikat pekerja secara profesional,” pungkasnya.
(Gunawan/RDW/Foto : Joko Saputro)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
