Pengalaman Depeko Saat jadi Team Perunding Budi Lahmudi Sorot Kebuntuan Sidang Pleno Depeko Bekasi: Jangan Ulangi Drama Lama Dengan Kemasan Baru

Pengalaman Depeko Saat jadi Team Perunding Budi Lahmudi Sorot Kebuntuan Sidang Pleno Depeko Bekasi: Jangan Ulangi Drama Lama Dengan Kemasan Baru

Bekasi, KPonline – Suasana pengawalan sidang pleno Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi semakin memanas. Dalam aksi pengawalan yang berlangsung di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026), Budi Lahmudi SH, yang pernah terlibat dalam proses Depeko tahun 2020, menyampaikan kritik keras terhadap jalannya pembahasan penetapan upah tahun 2027.

‎Dalam orasinya, Budi menilai proses perundingan yang berlangsung saat ini berpotensi mengulang persoalan lama. Ia menyebut situasi tersebut sebagai drama lama yang dikemas dengan bungkus baru, karena masing-masing unsur yang terlibat dalam perundingan dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti.

‎”Ini drama lama yang dibungkus dengan kemasan baru. Di dalam mereka tidak berunding. Pihak pemerintah mentok, APINDO mentok, pihak pekerja juga mentok pada diam. Padahal regulasi sudah menentukan dasar perhitungan pengupahan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai indeks alfa,” tegas Budi dalam orasinya.

‎Menurut Budi, proses pembahasan pengupahan seharusnya tidak berlarut-larut apabila seluruh pihak berpegang pada ketentuan dan formula pengupahan yang berlaku. Ia mempertanyakan mengapa pembahasan justru terkesan mengalami kebuntuan, sementara kaum buruh yang mengawal dari luar gedung harus menunggu tanpa mendapatkan kepastian.

‎Budi juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lamanya proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa para pekerja yang hadir bukan sekadar ingin melakukan aksi, melainkan ingin memastikan aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan dalam forum perundingan.

‎”Apa perlu kami semua masuk ke dalam untuk melihat langsung? Kami tidak mau kalian terus mentok di dalam, sementara kami menunggu berlama-lama di luar, kepanasan tanpa kepastian. Jangan sampai situasi ini memaksa kami turun ke dalam hanya untuk menyaksikan langsung proses perundingan,” ujarnya dengan nada lantang.

‎Lebih lanjut, Budi mendesak seluruh unsur Depeko agar segera mengambil keputusan dan menghasilkan angka rekomendasi kenaikan upah yang jelas.

‎Menurutnya, hasil pembahasan tersebut harus segera diselesaikan agar dapat dilaporkan dan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi sebagai bagian dari tahapan penetapan upah tahun 2027.

‎”Segera keluarkan angkanya! Jangan terus berputar-putar dalam pembahasan yang tidak menghasilkan keputusan. Hasilkan angka rekomendasi agar bisa segera dilaporkan kepada Wali Kota. Buruh sudah terlalu lama menunggu kepastian,” serunya.

‎Pernyataan Budi Lahmudi tersebut menjadi salah satu bentuk desakan dari massa pekerja yang mengawal jalannya sidang pleno Depeko. Bagi kaum buruh, proses penetapan upah bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menyangkut kepastian penghasilan, daya beli, dan kesejahteraan jutaan pekerja beserta keluarganya.

‎Bagi Budi, perundingan pengupahan harus menghasilkan keputusan, bukan sekadar menghabiskan waktu. Buruh membutuhkan kepastian, bukan drama yang terus berulang.