Bekasi, KPonline – Pembagunan halte angkot oleh Dishub Kab Bekasi mendapat kecaman dari masyarakat dikarenakan biaya pembangunan tersebut dianggap terlalu berlebihan.
” 900 juta buat 10 halte. Jadi 1 halte 90 juta ?? Hellow..itu bikin halte ato rumah BTN ” ujar Herfin seorang buruh Cikarang.
Senanda dengan Herfin tersebut , Supyan warga Bekasi juga menyatakan keprihatinnya.
” Pembangunan halte tersebut perlu di audit, apakah ada unsur korupsi dan nepotisme dalam prakteknya. Karena masa iya bikin halte harganya selangit ” ujar Supyan warga Bekasi yang tinggal di Wilayah Cikarang Selatan
Tak hanya buruh dan masyarakat, soerang mahasiswa Bekasi tak ketinggalan melontarkan kritiknya terkait pembangunan halte terebut
” Perlu di review lagi pada kondisi actual apakah tujuan dari perubahan pola kebiasaan masyarakat itu bisa dirubah. Bukan hanya perilaku masyarakat juga tapi juga pengemudi angkutan umum, perbaikan infrastructure, perijinan di Jalan dalam artian SIM. Melihat nilai Dana yg dianggarkan untuk sebuah halte senilai 90juta lumayan besar Dan terlalu berlebih menurut pendapat awam saya” Tambah Adi
Sebelumnya di beritakan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi pada 2017 membangun halte angkot di 10 titik dengan anggaran mencapai Rp 900 juta. Kepala Dishub Suhup menjelaskan hal itu dilakukan agar masyarakat tertib saat naik turun angkutan.
“Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar turun dan naik kendaraan di tempat yang sudah kami tentukan,” ujar Suhup
Pembaunan tersebut halte tersebut antara lain di Jalan Teuku Umar, Jalan Sultan Hasanudin , Jalan R.E. Martadinata, Jalan Ki Hajar Dewantara (Pilar) dan lokasi lainnya
