Jakarta, KPonline – Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) bermaksud menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Selamatkan Imdomesia, Kembali Ke UUD 1945, MUTLAK”. Sementara yang menjadi pembicara di antaranya adalah: Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet.
Namun demikian, diskusi publik ini gagal diselenggarakan. Pertama karena ada penolakan dari elemen masyarakat. Dan kedua karena menurut pihak kepolisian, panitia belum meminta izin dan bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Palembang.
Penolakan disuarakan oleh Aliansi Sipil Palembang. “Palembang ini berbeda dari daerah lain di Indonesia. Di sini masyarakat tenteram dan damai. Jangan diperkeruh dengan kehadiran dua tokoh nasional yang kini sedang kontroversial,” terang Andreas, Ketua Aliansi Sipil Palembang.
Andreas menilai hadirnya kedua tokoh ini di Palembang memang sengaja dikemas dalam konsep diskusi publik. Tapi tetap diyakini memiliki tujuan tertentu yakni gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan dia khawatir diskusi nantinya menimbulkan gejolak seperti yang terjadi di daerah Babel dan Pekanbaru, sehingga mengganggu stabilitas keamanan.
“Oleh sebab itu, kami menolak kehadiran kedua tokoh ini di Bumi Sriwijaya secara tegas. Apalagi sekarang Palembang lagi jadi tuan rumah Asian Games, jadi kami tidak mau ini dimanfaatkan,” tegasnya.
Sementara menurut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Zulkarnain Adinegara, sampai Jumat siang kemarin belum ada pengajuan izin kegiatan. Misalkan ada pun dia akan minta kegiatan ini ditunda saja. Zulkarnain menyebut acara diskusi ini sarat dengan agenda kampanye. Bahkan kegiatan yang akan dilakukan GSI ini dinilai mendiskriditkan pihak tertentu. Dia meminta agar seluruh lapisan masyarakat untuk tak membuat kegaduhan selama pelaksanaan Asian Games 2018. Apalagi saat sampai hari ini masih banyak atlet, ofisial dan tamu yang berkunjung ke Palembang.
“Disamping itu alasan kami, tolonglah kita sebagai warga negara memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak menciderai pelaksanaan Asian Games yang sedang berlangsung sampai 2 September 2018 nanti. Siapa lagi kalau bukan kita warga kota Palembang dan warga rakyat Indonesia untuk memberikan kesan yang baik kepada para atlit, official dan suporter lainnya. Termasuk media asing,” kata Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, sudah banyak masukan dari banyak elemen pemuda yang menolak kegiatan itu. Sehingga kalau dipaksakan oleh panitia, dikhawatirkan akan terjadi penolakan secara fisik. Tentunya tugas aparat kepolisian adalah mencegah terjadinya konflik dan menjaga agar penyelenggaraan Asian Games berlangsung dengan sebaik-baiknya.
Kenapa Dilarang?
Pelarangan terhadap rencana diskusi publik yang diselenggarakan di Palembang oleh GSI sangat disesalkan. Terlebih lagi, diskusi publik itu akan diselenggarakan di dalam sebuah hotel. Di ruangan yang tertutup.
Oleh karena itu, aneh kalau diskusi saja dilarang. Jika pun ada yang memiliki pandangan berbeda, justru akan sangat baik jika hadir dalam diskusi tersebut. Sehingga bisa berdialektika, bukannya melakukan penolakan untuk kemudian dibubarkan.
Meskipun dibatalkan, Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung tetap bertandang ke Palembang. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, keduanya langsung diarahkan ke Hotel Amaris.
Dalam hotel tersebut, Ratna dan Rocky memberikan keterangan kepada awak media. Ratna, dalam konferensi pers tersebut, menegaskan pemerintahan era Jokowi adalah paling norak ketimbang pemerintahan sebelumnya.
Ratna sendiri mengakui bingung terhadap kebijakan pelarangan diskusi tersebut, mengingat diskusi merupakan kegiatan untuk memberikan kecerdasan bagi anak bangsa Indonesia.
“Lucu sekaligus sedih jadinya. Kenapa kita mau diskusi saja dilarang. Ini artinya, kita disuruh bodoh,” kata Ratna.
Menurutnya, demokrasi bangsa saat ini lebih terpuruk dibandingkan Orde Baru. Ia menilai, larangan diskusi ini karena ada kepentingan tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Rasa kecewa juga terlihat dari raut wajah Rocky Gerung. Menurutnya, pelarangan diskusi tanpa alasan jelas dan konstitusional telah melanggar hak berpendapat.
“Pendapat itu diuji melalui forum diskusi, disertasi ataupun forum forum lainnya. Jadi tidak ada dasar dilakukan pelarangan (diskusi) ini,” pungkasnya.
