Jakarta, KPonline – Aksi mahasiswa di DPR RI yang berlangsung hingga malam hari, Kamis (19/9/2019) menarik perhatian banyak orang. Aksi ini disebut-sebut sebagai, kembalinya “si anak hilang.”
Gerakan mahasiswa pernah dielu-elukan sebagai agen reformasi. Satu gerakan yang mampu menumbangkan tirani, tahun 1998.
Setelah orde baru tumbang, di era reformasi, keberadaannya selalu dipertanyakan.
Ketika listrik dan BBM naik, orang-orang bertanya, mana mahasiswa? Pun demikian ketika ruang demokrasi makin menyempit. Gerakan mahasiswa dianggap tak pernah kelihatan batang hidungnya.
Walaupun harus diakui, di beberapa momentum, gerakan mahasiswa masih ada dan memperlihatkan eksistensinya. Berkali-berkali mahasiswa juga turun ke jalan, misalnya setiap kali peringatan Jokowi – JK berkuasa. Seperti tertulis dalam artikel ini, 3 Tahun Jokowi Berkuasa: Buruh dan Mahasiswa Turun ke Jalan.3 Tahun Jokowi Berkuasa: Buruh dan Mahasiswa Turun ke Jalan.
Di luar itu, masih banyak aksi lain yang dilakukan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan seputar kemana mahasiswa, sejatinya adalah bukti adanya kekhawatiran terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Rakyat ingin ada semacam juru penyelamat.
Dengan kata lain, di balik pernyataan nyinyinyir terhadap demonstrasi, banyak yang berharap agar kebijakan yang merugikan itu dilawan.
Dan kini, gerakan mahasiswa dianggap bangun dari tidur panjang mereka. Aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah kembali marak.
Posisi Gerakan Buruh
Apa yang disuarakan dalam aksi mahasiswa juga menjadi keprihatinan bagi kaum buruh. Dalam konteks itu, sebenarnya kaum buruh memiliki kepentingan yang sama.
Ini tidak berlebihan. Apalagi dalam banyak hal, gerakan buruh juga dianggap sebagai salah satu elemen yang masih konsisten menggunakan strategi aksi sebagai pilihan perjuangan.
Pesan ini nampaknya juga ditangkap oleh beberapa aktivis buruh. Ada banyak kawan yang saya kenal sebagai aktivis buruh juga memberikan dukungan terhadap aksi-aksi mahasiswa. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan jika gerakan mahasiswa dan elemen rakyat yang lain seharusnya disatukan. Sehingga menghasilkan gelombang energi yang besar.
Bersamaan dengan itu, saat ini KSPI juga melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Sebuah aksi yang juga ditujukan untuk mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan. Sebut saja soal revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hingga persoalan PP 78/2015.
Bagaimana dengan revisi UU KPK dan RKUHP? Tentu saja, gerakan buruh juga seirama dengan elemen gerakan sosial yang lain: menolak reformasi di korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
