Jakarta, KPonline – Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Bambang Santoso, memberikan instruksi tegas terkait penguatan konsolidasi internal, strategi pengupahan, hingga target keterwakilan perempuan dalam Rapat Rutin (Ratin) DPP FSPMI di Kantor DPP FSPMI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Bambang menyoroti tajam dinamika pengupahan yang tengah memanas di daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. Ia mengungkap adanya upaya dari pihak Apindo setempat yang mendesak Bupati untuk menggunakan indeks alfa terendah, yakni 0,5, dalam penetapan upah.
Menyikapi manuver tersebut, Bambang menginstruksikan seluruh perwakilan FSPMI yang duduk di Dewan Pengupahan agar tidak bergerak sendiri. Ia mewajibkan koordinasi satu komando dengan Konsulat Cabang (KC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga DPP FSPMI.
”Agar tidak salah dalam mengambil sikap,” tegas Bambang di hadapan Presiden DPP FSPMI, Sekjen, jajaran pengurus, serta perwakilan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Anggota (PP SPA) dan pilar organisasi yang hadir langsung maupun daring.
Selain isu pengupahan, Bambang menyampaikan bahwa tim perumus Peraturan Organisasi (PO) yang dipimpin I Nyoman Suparta bersama sekretaris Bung Roni telah merampungkan 11 PO. Beleid internal ini mencakup pembenahan aturan main dari PO terdahulu serta mekanisme keterwakilan FSPMI di berbagai lembaga tingkat nasional maupun internasional.
PO yang bersinggungan langsung dengan DPP FSPMI akan segera disosialisasikan kepada seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SPA agar selaras dengan AD/ART organisasi. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi pengurus dan kader Bekasi yang telah memanfaatkan fasilitas Training Center organisasi untuk kegiatan pendidikan.
Menutup sambutannya, Bambang melecut Departemen Perempuan serta Wakil Presiden bidang Perempuan untuk segera menyiapkan program regenerasi yang konkret. Ia menekankan pentingnya menjaga momentum pasca-agenda Srikandi (Seida 2) dan menyambut Jambore Nasional Perempuan/Pekerja Muda.
Menurutnya, di tengah dinamika internal yang terjadi di sejumlah PP SPA terkait isu perempuan, kerja-kerja pengkaderan harus dipercepat demi memenuhi amanat AD/ART: mencapai kuota 40 persen keterwakilan perempuan pada tahun 2031 mendatang.