Jakarta, KPonline — Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suparno, melontarkan instruksi keras dan evaluasi tajam dalam Rapat Rutin (Ratin) DPP FSPMI di Kantor DPP FSPMI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Di hadapan jajaran pimpinan pusat dan Serikat Pekerja Anggota (SPA), Suparno menegaskan bahwa organisasi buruh terbesar ini harus segera menanggalkan praktik-praktik birokrasi internal yang lamban jika tidak ingin tergilas perubahan regulasi dan dinamika industri.
Dalam arahannya, Suparno membongkar penyakit kronis internal yang selama ini menghambat laju organisasi: kantor pimpinan pusat yang kerap kosong karena jajaran elitnya gemar “jalan beriringan”, hingga maraknya rangkap tiga jabatan yang menyumbat regenerasi kader muda.
”Jangan seperti Upin-Ipin, ke mana-mana maunya beriringan terus hingga kantor ditinggal kosong. Jika satu orang merangkap tiga jabatan sekaligus, kita sudah memutus satu generasi. Pasca-Lebaran nanti, semua harus dievaluasi dan dikembalikan sesuai AD/ART. Maksimal dua jabatan, itu pun hanya untuk cantelan dispensasi,” tegas Suparno.
Ia juga memperingatkan keras praktik perekrutan lintas sektor yang memicu tumpang tindih keanggotaan SPA dalam satu perusahaan. Suparno melarang keras wilayah melakukan pelantikan PUK tanpa koordinasi dengan Bidang Organisasi DPP, serta mengharamkan praktik transaksional atau “jual-beli” PUK antar-SPA saat terjadi perekrutan lintas sektor.
Kejar KHL, Lawan Politik Upah Murah
Memasuki tiga hari terakhir menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November, Suparno menginstruksikan seluruh DPW dan dewan pengupahan untuk bertarung habis-habisan mengejar tahapan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menilai penggunaan rumusan PP 49 semata tidak akan cukup mengangkat kesejahteraan buruh dari jurang upah murah.
Suparno mematok target kenaikan UMP harus menembus angka di atas 10 persen, merujuk pada Jawa Tengah di mana unsur pemerintahnya berani mengusulkan kenaikan 14 persen sebagai tahapan menuju KHL. Sementara untuk Upah Minimum Sektoral (UMSP dan UMSK), ia mematok harga mati minimal 5 persen di atas UMP atau UMK.
”Fakta di lapangan, baru sekitar empat hingga enam provinsi yang upahnya 100 persen KHL. Jawa Barat sebagai basis industri terbesar justru terburuk kedua secara nasional dengan capaian baru 53 persen. Jangan mudah menyerah di dewan pengupahan. Pimpinan wilayah harus mampu mempengaruhi serikat lain agar satu suara, jangan sampai UMSK digadaikan demi kompromi sesaat,” ujarnya.
Ancaman UU Baru dan Pertarungan 20 Tahun ke Depan
Tak kalah kritis, Suparno menyoroti lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru (terdiri dari 313 pasal). Menurutnya, regulasi baru ini menyimpan bom waktu karena hampir seluruh pasal krusial—mulai dari pemagangan, alih daya (outsourcing), kontrak kerja, pengupahan, hingga dana cadangan pesangon—didelegasikan sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri.
Kondisi ini, kata Suparno, membuat nasib buruh sangat rentan terhadap arah angin politik kekuasaan. Jika pemerintahan saat ini masih membuka ruang akomodasi, belum tentu pemerintahan setelah 2029 tidak berbalik arah menjadi pro-kapitalis dan merombak seluruh PP tersebut.
”Undang-undang ini baru akan berubah paling cepat 20 tahun lagi. Artinya, selama empat periode presiden ke depan, aktivis buruh tidak boleh berhenti bertempur. Kemenangan kita tidak pernah hakiki; hari ini kawan, besok bisa menjadi lawan,” tandasnya.
Sebagai langkah taktis, DPP FSPMI memerintahkan LBH dan Bidang Advokasi untuk merampungkan matriks pemetaan pasal UU baru tersebut pekan depan sebagai senjata sosialisasi ke tingkat akar rumput. Di saat bersamaan, FSPMI juga menyiapkan audiensi mendesak dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan pusat guna membereskan berbagai kebuntuan klaim dan layanan jaminan sosial buruh di lapangan.