Langkah Strategis Hubungan Industrial: FSPMI Batalkan Aksi Damai Usai Capai Kesepakatan Bersama Pemkab Mojokerto

Langkah Strategis Hubungan Industrial: FSPMI Batalkan Aksi Damai Usai Capai Kesepakatan Bersama Pemkab Mojokerto

Mojokerto, KPonline—Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) secara resmi membatalkan rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada 12 November 2026 di kantor Bupati Mojokerto dan Dinas ketenagakerjaan Mojokerto.

Keputusan ini diambil menyusul tercapainya sejumlah kesepakatan penting dalam pertemuan antara perwakilan FSPMI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, serta Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Mojokerto di Ruang Rapat Asisten Sekda Kab. Mojokerto pada 10 November 2026.

Pembatalan aksi damai ini tertuang dalam hasil kesepakatan bersama setelah pihak FSPMI menerima kepastian tindak lanjut atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tercatat telah menerbitkan anjuran terkait permasalahan ketenagakerjaan di PT Makmur Arta Cemerlang, sementara masalah ketenagakerjaan lainnya akan segera diselesaikan dengan melibatkan para pihak sesuai aturan yang berlaku.

Tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus industrial tertentu, pertemuan ini juga menghasilkan komitmen jangka panjang bagi dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto. Forum Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Periode 2024–2027 sepakat untuk mengaktualisasikan program kerja yang ada sebagai dasar kebijakan daerah.

Selain itu, Pemkab Mojokerto bersama serikat pekerja berkomitmen untuk transparan dan mendengarkan masukan dalam rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pada tahun 2027.

Guna menjaga komunikasi yang harmonis dan berkelanjutan, kedua belah pihak juga mengagendakan pertemuan berkala minimal dua kali dalam setahun antara Pimpinan Daerah dan Serikat Pekerja. Melalui lembaga legislatif, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi urusan ketenagakerjaan juga dipastikan akan terus membuka ruang komunikasi yang luas dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan.

Dengan disepakatinya seluruh poin penting tersebut, penandatanganan dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Tenagakerja, Komisi IV DPRD, dan Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Mojokerto sebagai pedoman bersama demi mewujudkan hubungan industrial yang lebih berkeadilan dan kondusif di Kabupaten Mojokerto.