Jakarta, KPonline – Memasuki hari ke-18 aksi mogok kerja, perjuangan pekerja PT Borwita Citra Prima kembali diwarnai insiden serius. Salah satu anggota serikat pekerja diduga menjadi korban penabrakan dan pelindasan kendaraan oleh pihak tertentu pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang dan harus mendapatkan penanganan medis.
Merespons peristiwa itu, PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima bersama jajaran Pimpinan Cabang SPAI FSPMI DKI Jakarta mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat Laporan Polisi (LP). Mereka mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memproses pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.
Langkah pelaporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi yang dihadiri Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Timur Tri Prasetya; Ketua PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima, Bung Supri; Ketua PC SPAI FSPMI DKI Jakarta, Kardinal; Sekretaris PC SPAI FSPMI DKI Jakarta, Amrizal; serta perwakilan manajemen dan penasihat hukum PT Borwita Citra Prima.
Dalam audiensi tersebut, persoalan hubungan industrial yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian menjadi salah satu pembahasan utama. Terlebih, aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja telah berlangsung selama 18 hari, tanpa penyelesaian konkret atas tuntutan yang disampaikan.
Serikat pekerja menegaskan bahwa mogok kerja merupakan bagian dari hak pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya. Karena itu, segala bentuk intimidasi, tindakan balasan, maupun kekerasan terhadap peserta mogok kerja tidak boleh dibiarkan. Perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui mekanisme dialog dan ketentuan hukum, bukan dengan tindakan yang justru berpotensi membahayakan keselamatan pekerja.
Tujuh Tuntutan Pekerja Belum Terselesaikan
Dalam kesempatan tersebut, PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima kembali menegaskan tujuh tuntutan utama yang menjadi dasar perjuangan para pekerja, yakni:
1. Membayarkan seluruh kekurangan upah tahun 2025.
2. Mengangkat delapan pekerja berstatus PKWT menjadi PKWTT.
3. Menyediakan fasilitas dan sarana kerja yang memadai untuk menjalankan aplikasi MOVA, termasuk perangkat kerja dan kuota internet.
4. Menghapus praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian hubungan kerja.
5. Menolak PHK massal serta menghentikan segala bentuk dugaan union busting terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja.
6. Membayarkan upah lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta manajemen mengevaluasi dan menindaklanjuti keberadaan Surya Chandra Permana beserta pihak middle management yang dinilai telah merusak hubungan industrial antara manajemen dan Serikat Pekerja PT Borwita Citra Prima.
Bagi serikat pekerja, tujuh tuntutan tersebut bukan sekadar daftar permintaan, melainkan persoalan mendasar menyangkut pemenuhan hak, kepastian status kerja, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, serta terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima bersama PC SPAI FSPMI DKI Jakarta berharap audiensi ini menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik yang selama ini berlarut-larut. Namun, penyelesaian tidak boleh berhenti pada pertemuan dan janji-janji tanpa realisasi.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan kembali dengan pihak manajemen dijadwalkan pada Kamis mendatang. Serikat pekerja berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret dan jawaban yang jelas terhadap seluruh tuntutan pekerja.
Di sisi lain, kasus dugaan penabrakan terhadap anggota yang tengah menjalankan perjuangan mogok kerja harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Keselamatan pekerja merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai tindakan kekerasan justru menjadi ancaman bagi pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya. (Ahmad Solihin)