Bekasi, KPonline – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menerbitkan keputusan baru tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan di Bandung pada 11 November 2026.
Dengan terbitnya keputusan terbaru ini, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa besaran UMSK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur. Pelaksanaan dan pemberlakuannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan tersebut juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum sektoral sesuai ketetapan. Perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di masing-masing perusahaan.
Hasil perundingan wajib dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 11 November 2026, dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menanggapi terbitnya keputusan baru tersebut, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi berharap agar penetapan UMSK berikutnya, termasuk UMSK Tahun 2027, benar-benar berpedoman pada rekomendasi bupati dan wali kota sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
KC FSPMI Bekasi mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak kembali mengulangi persoalan dalam proses penetapan UMSK sebelumnya. Sebab, penetapan upah sektoral harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku agar hak pekerja/buruh dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.
Sukamto, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat harus lebih cermat dalam mengambil keputusan, khususnya terkait penetapan upah sektoral.
“Jangan mengulangi kesalahan yang sama dalam penetapan SK UMSK. Untuk UMSK 2027, kami berharap semuanya berjalan sesuai aturan dan berlandaskan rekomendasi bupati maupun wali kota,” tegasnya.
Bagi Sukamto kepastian hukum dalam penetapan upah sektoral bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak dan kesejahteraan ribuan pekerja/buruh.
“Keputusan gubernur harus benar-benar mencerminkan ketentuan hukum dan memastikan upah sektoral dapat dinikmati oleh buruh sesuai dengan haknya,” pungkasnya
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com