Bekasi, KPonline – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa melihat kategori desil ekonomi.
Peluncuran UHC Prioritas tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur.
Dalam sambutannya, Bupati Bekasi menegaskan bahwa melalui kebijakan UHC Prioritas, pelayanan kesehatan tidak lagi dibatasi oleh pengelompokan desil 1 sampai 10.
“Kita akan menandatangani UHC Prioritas. Berarti kita tidak menghitung Desil 1 sampai 10. Setiap warga Kabupaten Bekasi yang sakit harus dilayani di rumah sakit, tanpa terkecuali,” tegas dr. Asep.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 3,4 juta penduduk yang berasal dari berbagai kelompok desil ekonomi. Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah ingin memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis, khususnya ketika harus menjalani rawat inap di rumah sakit.
Kebijakan UHC Prioritas ini juga menjadi perhatian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Partai Buruh yang selama ini aktif menyuarakan pentingnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.
Melalui berbagai aksi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, FSPMI dan Partai Buruh terus mendorong agar Bupati Bekasi menerapkan UHC Prioritas tanpa diskriminasi berdasarkan kategori desil ekonomi.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dorongan masyarakat pekerja agar akses terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi hak kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali.
“Terimakasih Bupati Bekasi telah mendengar saran dan aspirasi FSPMI, Aliansi BBM dan partai buruh yang telah disuarakan selama ini,” kata Sarino selaku sekretaris KC FSPMI Bekasi
Dengan diluncurkannya UHC Prioritas, diharapkan tidak ada lagi warga Kabupaten Bekasi yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan pengelompokan ekonomi.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Sebab, ketika seseorang jatuh sakit, yang paling dibutuhkan adalah kepastian mendapatkan pelayanan medis, bukan terlebih dahulu dipersoalkan kondisi ekonominya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com