Jakarta, KPonline – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi besar-besaran dengan melakukan konvoi kendaraan roda dua menuju Istana Negara. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini diikuti kurang lebih 10.000 buruh dari berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera menetapkan serta merevisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota. Massa aksi menilai kebijakan pengupahan yang ada saat ini belum mencerminkan rasa keadilan dan masih jauh dari kebutuhan hidup layak kaum buruh.
Selain menuntut penetapan dan revisi UMSK 2026 se-Jawa Barat, buruh juga secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Mereka mendesak adanya kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 dengan nilai minimal 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah 5 persen. Tuntutan tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Khusus buruh Bogor, ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di gerbang masuk kawasan Pemerintah Daerah Bogor, tepatnya di wilayah JCM. Dari titik tersebut, buruh Bogor bergerak secara terorganisir dan tertib untuk bergabung dalam konvoi besar menuju Jakarta, sebagai bentuk konsolidasi dan kesiapan mengawal isu pengupahan tahun 2026.
Aksi buruh Bogor dipimpin oleh Komarudin selaku Ketua KC FSPMI Bogor, sementara barisan massa dikomandoi langsung oleh Ananto Prasetya sebagai Panglima Korda Garda Metal Bogor. Keduanya menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan tanggung jawab moral kaum buruh demi masa depan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Aksi kepung Istana Negara ini dipandang akan menorehkan catatan penting dalam sejarah gerakan buruh Jawa Barat, khususnya di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi. Banyak buruh menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai mengabaikan rekomendasi daerah. Melalui aksi ini, buruh Jawa Barat berharap pemerintah pusat maupun daerah membuka mata dan telinga untuk mendengar serta memenuhi aspirasi buruh yang selama ini merasa terpinggirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
