Jakarta, KPonline – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengatakan, sudah seharusnya program kartu pra kerja dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Dalam kaitan dengan hal itu, setidaknya ada tiga catatan penting yang disampaikan oleh Obon Tabroni.
Pertama, dari sisi waktu. Proses atau antrian bagi peserta untuk bisa mendapatkan kartu pra kerja jangan terlalu lama.
“Saat ini banyak buruh yang ter-PHK dan kehilangan pekerjaan. Jangan sampai mereka menunggu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan kartu pra kerja,” kata Obon.
Selain proses yang mudah, harus dipastikan kartu pra kerja tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang seharusnya tidak berhak bisa mendapatkan. Sedangkan yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat.
Kedua, dari sisi konten atau materi pelatihan yang ada di dalam kartu pra kerja jangan asal. Untuk itu, menurut Obon, keberadaan konten berbayar harus ditinjau ulang.
“Kalau perlu materi yang ada di dalam kartu pra kerja digratiskan saja. Sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan,” katanya.
Sedangkan yang ketiga, Obon Tabroni meminta agar alokasi untuk biaya pelatihan dialihkan kepada peserta dalam bentuk bantuan tunai.
Dengan diberikan secara tunai, maka secara tidak langsung akan membuat perekonomian menggeliat. Karena penerima kartu pra kerja akan membelanjakan uang tersebut untuk keperluan konsumsi.
