Jakarta, KPonline — Instruksi aksi serentak DPP FSPMI mulai diterjemahkan ke dalam gerakan konkret di tingkat wilayah. DPW FSPMI DKI Jakarta mengonsolidasikan seluruh perangkat organisasi untuk menghadapi aksi serentak pada 1 Oktober 2026, dengan sasaran DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, mengumpulkan jajaran pengurus, pimpinan cabang, pimpinan unit kerja, hingga pilar organisasi. Konsolidasi tersebut melibatkan PC SPAI FSPMI, PUK SPA FSPMI, PC SPLP, PC SPAI, PC SPAMK, PC SPPJM, PC SPEE, PC SPDT, serta Garda Metal, Media Perdjoeangan, LBH dan Jamkeswatch.
Pesannya jelas, instruksi DPP FSPMI tidak boleh berhenti di atas kertas.
Agenda ini bertempat di kantor DPW FSPMI DKI Jakarta Penggilingan Cakung Jakarta Timur Selasa (29/9/2026).
Seluruh perangkat organisasi diminta mempersiapkan kekuatan dan memastikan anggota FSPMI di DKI Jakarta hadir dalam aksi serentak tersebut.
Bukan tanpa alasan aksi diarahkan ke gedung DPRD. FSPMI DKI Jakarta hendak menjadikan lembaga legislatif daerah sebagai pintu masuk untuk mendorong lahirnya rekomendasi politik kepada DPR RI dan pemerintah terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai penting bagi pekerja.
Ada lima tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi.
Pertama, FSPMI meminta DPRD Provinsi mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar segera mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kedua, menetapkan UMK/UMP 2027 sebesar 7,5–9 persen, sekaligus menetapkan UMSK/UMSP 2027.
Ketiga, menuntut pajak JHT 0 persen.
Keempat, menolak ketentuan pesangon 0,5.
Kelima, mendesak revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Alih Daya (outsourcing).
Lima tuntutan tersebut menunjukkan bahwa isu yang dibawa FSPMI tidak hanya berkaitan dengan angka kenaikan upah. Persoalan perlindungan pekerja, jaminan sosial, pesangon dan praktik alih daya juga ditempatkan sebagai bagian dari agenda perjuangan organisasi.
Dalam konsolidasi, Winarso menekankan bahwa perjuangan terhadap isu-isu tersebut membutuhkan keterlibatan langsung anggota di lapangan.
Bagi FSPMI DKI Jakarta, rekomendasi DPRD menjadi salah satu target penting dari aksi. Karena itu, konsolidasi organisasi diarahkan untuk memastikan tuntutan tidak hanya disampaikan sebagai aspirasi, tetapi mendapatkan respons dari lembaga legislatif.
“Bagaimanapun kita harus berjuang dan turun ke jalan. Isu tersebut harus bersungguh-sungguh kita rebut. Kita bersiap aksi ke DPRD DKI Jakarta. Rekomendasi dari DPRD harus kita dapatkan,” tegas Winarso dalam garis besar arah konsolidasi organisasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi seruan kepada seluruh anggota FSPMI di DKI Jakarta untuk mengambil bagian dalam aksi serentak 1 Oktober.
Dari Konsolidasi Menuju Aksi
Konsolidasi menjadi tahapan penting sebelum massa turun ke jalan. Seluruh unsur organisasi dipersiapkan agar aksi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu garis perjuangan dan tuntutan.
Dari jajaran pimpinan cabang hingga perangkat organisasi pendukung, seluruh kekuatan organisasi diarahkan untuk memperkuat mobilisasi dan penyampaian aspirasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan aksi bukan semata-mata jumlah massa yang berkumpul di depan gedung DPRD. Yang akan diuji adalah sejauh mana tuntutan pekerja mendapatkan ruang dialog, respons politik, dan tindak lanjut konkret dari lembaga yang menjadi sasaran aspirasi.
FSPMI DKI Jakarta telah menyatakan sikap dan menetapkan tuntutan. 1 Oktober 2026 menjadi momentum bagi buruh DKI untuk kembali mengetuk pintu DPRD—membawa suara pekerja, menuntut respons, dan meminta rekomendasi atas agenda ketenagakerjaan yang mereka perjuangkan.
Lima tuntutan. Satu barisan. Satu agenda perjuangan: memastikan suara pekerja tidak berhenti sebagai tuntutan di jalan, tetapi mendapat jawaban dari mereka yang memiliki kewenangan membuat dan memengaruhi kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com