Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2017 akan diperingati oleh setengah juta buruh di Indonesia dengan cara aksi turun ke jalan.
Aksi turun ke jalan itu dilakukan karena sesuai sejarah peringatan May Day. Sehingga bukan dalam bentuk karnaval pariwisata, seperti apa yang diinginkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri.
“May Day pada 1 Mei 2017 akan diperingati setengah juta buruh dalam bentuk aksi bukan dalam bentuk karnaval pariwisata sebagaimana dianjurkan Menaker,” tutur Said, dalam keterangannya, Kamis (27/4/2017).
Dia menjelaskan, pemikiran May Day dalam bentuk karnaval akan menimbulkan stigma negatif.
Stigma negatif itu berupa gagal paham sejarah dan hanya pantas diucapkan oleh pengusaha hitam.
“Sejarah May Day adalah ketika ratusan buruh di Chicago abad 18 turun ke jalan menuntut keadilan dilaksanakan nya “triple day” 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosial,” kata dia.
Untuk di Indonesia, kata dia, pada hari ini mayoritas buruh diberi upah murah, melaksanakan 12 jam kerja karena harus lembur, sistem outsourcing dan pemagangan yang melanggar UU.
Lalu, jaminan pensiun yang hanya Rp 300 ribu per bulan untuk 15 tahun. Apabila melihat kondisi itu, dia menilai ironis karena mendekati kondisi abad ke-18.
Sehingga, dia menegaskan akan dilakukan aksi turun ke jalan menyuarakan HOSJATUM. HOSJATUM adalah Hapus Outsourcing dan pemagangan, Jaminan sosial di revisi : jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, Tolak Upah Murah :cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.
“Jadi May Day is not holiday and is not tourism carnval,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri berharap perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Indonesia memiliki daya tarik pariwisata.
Perayaan buruh yang selama ini identik dengan aksi demonstrasi turun ke jalan dan terkesan negatif diubah menjadi sebuah perayaan semacam karnaval, sehingga citra pergerakan buruh lebih positif.
