Asia and Pacific Regional Meeting Hasilkan 23 Poin Prioritas

  • Whatsapp

Nusa Dua, KPonline – Sebanyak 400 orang perwakilan dari 35 negara di seluruh Asia, Pasifik dan Timur Tengah melakukan pertemuan membahas isu ketenagakerjaan dan dunia kerja pada tanggal 6-9 Desember 2016. Pertemuan selama 4 hari tersebut melahirkan draft Bali Declaration berisi 23 poin prioritas untuk kebijakan dan aksi nasional yang dilakukan masing-masing negara.

“Pada akhirnya, yang tersisa adalah tantangan dan peran ILO (International Labour Organization) dalam membawa pertumbuhan inklusif dan pekerjaan layak di masa depan,” kata Chairman of 16th Asia and Pacific Regional Meeting (APRM) of ILO, Hanif Dhakiri.

Bacaan Lainnya

Hanif menyampaikan hal ini saat acara penutupan 16th Asia and Pacific Regional Meeting (APRM) of ILO di Bali Nusa Dua Convention Centre, Badung, Bali, Jumat (9/12/2016). Banyak permasalahan yang masih menjadi perhatian forum buruh internasional ini.

Permasalahan di Asia Pasifik dan Arab adalah jutaan pekerja masih tinggal di wilayah ekstrim, dan angka ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan yang mencapai 1 miliar orang. Ditambah jumlah usia muda produktif yang masih menganggur tetap tinggi, pekerja anak dan kerja paksa yang masih ada, kesenjangan kesempatan terhadap pekerja wanita masih tinggi dan melonjaknya informalitas tenaga kerja.

Dari aspek pekerja, disebutkan permasalahan yang masih ada ialah defisit pekerjaan layak yang signifikan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang makin melebar dan pertumbuhan yang kurang inklusif.

Oleh karena itu, disimpulkan pertumbuhan yang harus lebih inklusif dan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang harus ditingkatkan. Untuk efektifitas, perlu adanya pertimbangan dan tanggapan terhadap tren besar seperti pergeseran demografi, kemajuan teknologi, peningkatan integrasi melalui perdagangan dan investasi, migrasi dan perubahan iklim.

Alhasil, untuk menjawab tantangan-tantangan di atas, pertemuan lebih dari 35 negara Asia Pasifik dan Arab ini menelurkan 23 poin prioritas untuk kebijakan dan aksi nasional. Pemerintah, pengusaha dan pekerja di Asia Pasifik dan Arab menyepakati poin-poin tersebut untuk mempromosikan pekerjaan layak yang berdasarkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

“Membangun dan meningkatkan institusi pasar pekerja yang memberikan realisasi pekerjaan layak untuk semua adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi para konstituen,” ujar Hanif. (*)

Pos terkait