Bekasi, KPonline – Serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam aliansi Buruh Bekasi Melawan lakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Bekasi pada Kamis, 29 September 2022 .
Informasi yang dihimpun koran Perdjoeangan, aksi unjuk rasa diikuti seluruh federasi dari berbagai konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) diantaranya FSPMI, FSP LEM SPSI, SPN, Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, F GSPB, SGBN, FSBDSI, GSPMII, KASBI, FSB – Bekasi, FSBRK, FS PPMI – SPSI, GSBI, FSP RTMM SPSI, SBPI dan serikat pekerja lainnya.
Aksi unjuk rasa kali ini masih membawa 3 tuntutan utama yaitu :
1. Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
2. Naikkan upah tahun 2023 sebesar 13% – 20%
3. Cabut dan tolak Omnibuslaw UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja
Dalam aksi kali ini Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menurunkan 2 mobil komando yaitu mobil komando dari FSPMI dan mobil komando dari FSPSI, terlihat para orator ada diatas mobil komando diantaranya Amir Mahfudz, Sarino, Pujo Dewo Ruwet, Cecep Saripudin, pangkorda GM Bekasi.
Selain membawa 3 tuntutan utama massa aksi juga menyuarakan dua hal yaitu :
1. PKB perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi tanpa omnibuslaw
2. Segera dibangun gedung pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi
“Kami meminta perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa omnibuslaw dan dibangun gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi,” kata Amir dari atas mobil komando.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aliansi buruh bekasi melawan (BBM) meminta PHI dibangun di Bekasi pasalnya dengan pengadilan Hubungan Industrial dibandung sekarang ini buruh sangat dirugikan.
“Kerugian buruh adalah biaya yang cukup besar, karena untuk pergi ke Bandung minimal 1 juta sekali jalan, sementara bisa lebih dari 10 kali sidang di PHI,” pungkasnya.
Sampai berita ini dirilis perwakilan Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) masih terus melakukan pertemuan dengan pj. Bupati Bekasi, sementara peserta aksi masih menunggu di belakang kantor Bupati Bekasi. (Yanto)
