Sidoarjo, KPonline – Hari ini (14/02) Partai Buruh menggelar rapat akbar dengan seluruh Pimpinan Serikat Buruh di tingkat Provinsi Jawa Timur dan di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rapat Akbar yang dilaksanakan di Sidoarjo ini akan dihadiri 300 pimpinan serikat buruh, baik pimpinan konfederasi atau pun pimpinan federasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda Persatuan Buruh yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023 yang lalu. Di mana saat itu, pertemuan dihadiri pimpinan serikat buruh dari 6 konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia.
Rapat Akbar Persatuan Buruh ini dihadiri langsung Presiden Partai Buruh Ir. Said Iqbal, ME. bertujuan untuk menyatukan kekuatan kaum buruh guna perjuangan kedepan. Setidaknya ada 6 (enam) isu yang harus diperjuangkan, 3 (tiga) isu nasiol dan 3 (tiga) isu lokal Jawa Timur.
Untuk 3 (tiga) isu nasional yaitu: penolakan terhadap isi PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penolakan terhadap RUU Kesehatan dan mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tanggah.
Kemudian untuk 3 (tiga) isu lokal yaitu: menagih janji Gubernur dan DPRD Jawa Timur untuk membahas dan mengesahkan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon, mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim untuk iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin, serta mendesak Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMK Tahun 2023 agar dinaikkan sebesar 13%.
Selain dihadiri pimpinan serikat buruh, rapat akbar ini juga dihadiri oleh Pengurus EXCO Partai Buruh Jawa Timur serta Ketua dan Sekretaris EXCO Partai Buruh di tingkat Kabupaten/Kota.
Kaum buruh menyadari perjuangan akan lebih mudah jika buruh memiliki kekuasaan politik. Oleh sebab itu kaum buruh berkomitmen akan turut memenangkan Partai Buruh pada pemilu tahun 2024 mendatang.
Untuk itu forum ini juga menyerukan organisasi serikat buruh di Jawa Timur untuk membantu secara sukarela pemenangan Partai Buruh dalam Pemilu 14 Februari 2024. Di mana Partai Buruh bukan partai dinasti maupun partai ‘cukong’ atau ‘bohir’. Sehingga semua hal, termasuk pendanaan kegiatan partai dilakukan dengan cara patungan atau gotong royong dari kaum buruh.
