Jakarta, KPonline – Tim Perumus Peraturan Organisasi (PO) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali melanjutkan pembahasan penyempurnaan Peraturan Organisasi secara pasal demi pasal. Rapat yang berlangsung di Kantor DPP FSPMI lantai 3, pukul 10.00 WIB, 29 November 2026, dipimpin Sekretaris Jenderal FSPMI, Sabilar Rosyad, bersama Tim PO FSPMI.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Internal (RATIN) DPP FSPMI yang menegaskan bahwa pembahasan dan penyempurnaan PO harus terus dilanjutkan hingga tuntas sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) FSPMI.
Targetnya bukan sekadar menyelesaikan dokumen administratif, melainkan menghadirkan aturan organisasi yang memiliki kepastian hukum internal, keseragaman penerapan, serta menjadi pedoman yang dapat dipahami dan disosialisasikan kepada seluruh anggota FSPMI.
Dalam rapat tersebut, pembahasan dipusatkan pada ketentuan mengenai pelanggaran indisipliner terhadap organisasi, termasuk klasifikasi pelanggaran, tingkatan sanksi, kewenangan penindakan, hingga mekanisme pembelaan diri bagi anggota maupun pengurus yang diduga melakukan pelanggaran.
Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian. Di antaranya, ketidakpatuhan terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi, rangkap keanggotaan atau keterlibatan dalam pembentukan serikat pekerja di luar FSPMI, kelalaian terhadap kewajiban pembayaran dan penyetoran iuran anggota, pengabaian tanggung jawab kepengurusan, serta tindakan yang terbukti merugikan keuangan, solidaritas, maupun kewibawaan organisasi.
Pembahasan ini menempatkan disiplin organisasi sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga soliditas dan keberlangsungan perjuangan serikat pekerja. Sebab, organisasi yang memiliki struktur, mandat, dan tanggung jawab kolektif membutuhkan aturan yang jelas serta berlaku secara konsisten bagi seluruh perangkat dan anggotanya.
Tim PO juga membahas konstruksi sanksi organisasi, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara, pembekuan kepengurusan, hingga pemberhentian secara permanen sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan organisasi yang berlaku.
Hal penting yang menjadi perhatian adalah kejelasan pembagian kewenangan antarperangkat organisasi. Penegakan disiplin tidak boleh berjalan berdasarkan kepentingan personal, subjektivitas, ataupun keputusan sepihak yang mengabaikan mekanisme organisasi.
Setiap tindakan harus memiliki dasar aturan, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta batas kewenangan yang tegas. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara perangkat organisasi di berbagai tingkatan.
Di sisi lain, penegakan disiplin juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak anggota dan pengurus. Setiap pihak yang dituduh melakukan pelanggaran harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri melalui mekanisme organisasi yang sah.
Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti, pemulihan nama baik menjadi bagian penting dari prinsip keadilan organisasi.
Menegakkan Disiplin Tanpa Mengabaikan Keadilan
Substansi pembahasan ini mengandung pesan penting bahwa disiplin organisasi bukan instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, disiplin harus menjadi instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap konstitusi organisasi, tanggung jawab kolektif, dan integritas perjuangan.
Aturan yang tegas harus berlaku setara. Tidak boleh ada standar ganda antara anggota, pengurus, maupun perangkat organisasi. Siapa pun yang terbukti melanggar harus diproses sesuai aturan, sementara siapa pun yang menghadapi tuduhan harus mendapatkan hak pembelaan secara proporsional.
Dengan kerangka tersebut, penyempurnaan PO diharapkan mampu menutup ruang multitafsir, memperjelas prosedur penindakan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam tubuh organisasi.
TIM PO FSPMI: PEMBAHASAN HARUS TUNTAS SEBELUM RAPIM
Rapat dipimpin Sabilar Rosyad dan diikuti oleh tim yang terdiri dari:
Muhammad Jamsari – Ketua Tim PO FSPMI.
Roni Febrianto – Sekretaris Tim PO FSPMI.
Fadjar Setiawan – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPLP FSPMI.
Kusyanto – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPAMK FSPMI.
Nur Mubin – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPAI FSPMI.
Sugeng Yulianto – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPEE FSPMI.
Jufrizal – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPPK FSPMI.
M. Syawal Harahap – Anggota Tim PO FSPMI/PP SPDT FSPMI.
Bambang Santoso – Anggota Tim PO FSPMI/MN FSPMI.
Aan Suherlan – Anggota Tim PO FSPMI/Notulis.
Melalui pembahasan yang berkelanjutan dan mendalam, Tim PO FSPMI diharapkan dapat merumuskan regulasi organisasi yang tidak hanya tegas dalam mengatur kewajiban dan disiplin, tetapi juga adil dalam memberikan perlindungan hak serta menjamin kepastian mekanisme penyelesaian persoalan internal.
Penyelesaian PO sebelum Rapim menjadi agenda penting agar hasil perumusan dapat dibawa ke forum organisasi untuk disosialisasikan kepada seluruh anggota.
Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki aturan tegas, tetapi organisasi yang mampu memastikan aturan tersebut berlaku adil, konsisten, transparan, dan bertanggung jawab. Disiplin menjaga organisasi tetap tegak, sementara keadilan memastikan perjuangannya tetap berada di jalur yang benar.