Jakarta, KPonline — Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Ikapharmindo Putramas Tbk kembali digelar pada Kamis, 19 November 2026. Perundingan ini mempertemukan tim manajemen dan tim perunding PUK SPAI FSPMI dalam upaya membahas serta merumuskan kesepakatan yang menjadi landasan hubungan kerja di perusahaan.
Dari pihak manajemen, perundingan dipimpin oleh Suratmanto, S.H. selaku ketua tim perunding, didampingi Eka sebagai notulis serta anggota tim lainnya. Sementara dari pihak pekerja, tim perunding PUK SPAI FSPMI dipimpin oleh M. Panca Setiarosa, dengan Budi Purwanto sebagai notulis dan sejumlah anggota tim perunding lainnya.
Perundingan PKB bukan sekadar agenda formal atau proses menyusun pasal demi pasal. Di dalamnya terdapat ruang dialog, adu argumentasi, serta upaya mencari titik temu atas kepentingan pekerja dan perusahaan. PKB menjadi instrumen penting untuk memastikan hak, kewajiban, kepastian kerja, serta perlindungan pekerja diatur secara jelas dan disepakati bersama.
Bagi serikat pekerja, PKB merupakan salah satu wujud nyata perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan, kepastian hak, dan peningkatan kualitas kehidupan pekerja. Sementara bagi perusahaan, kesepakatan yang kuat dan adil dapat menjadi fondasi terciptanya stabilitas, produktivitas, serta keberlangsungan usaha.
Hubungan industrial yang harmonis tidak cukup dibangun melalui slogan atau tuntutan agar pekerja dan perusahaan saling memahami. Harmoni harus diwujudkan melalui keterbukaan, penghormatan terhadap keberadaan serikat pekerja, dialog yang setara, serta komitmen untuk menjalankan kesepakatan secara konsisten.
Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan sarana hubungan industrial, termasuk serikat pekerja, organisasi pengusaha, perundingan bersama, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, sebagai bagian penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Perundingan PKB PT Ikapharmindo Putramas Tbk diharapkan mampu melahirkan kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dari sisi keberlangsungan usaha, tetapi juga memberikan perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja.
Sebab, harmoni industrial bukan berarti pekerja harus diam atau mengalah, melainkan terciptanya keseimbangan kepentingan, penghormatan terhadap hak, dan keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. (A. Santoso)