Semarang, KPonline – Balaikota Semarang menjadi titik pertama dilaksanakannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa aksi dari FSPMI – KSPI Jawa Tengah pada hari Selasa (14/11/2023).
Sengaja mereka menyambangi Kantor Walikota dengan maksud untuk menyampaikan aspirasinya dalam meminta kenaikan upah 2024 di Kota Semarang untuk mengabaikan aturan yang ada pada PP51 tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Sumartono selaku Ketua KC FSPMI Semarang Raya.
“Maksud kedatangan kami di sini bukan untuk bermaksud negatif, melainkan ingin mensupport ibu walikota dalam menetapkan upah tahun 2024 tidak mengikuti PP51 tahun 2023”, ucapnya.
“Jangan takut untuk keluar dari PP51 . Kami selaku pekerja di kota Semarang akan selalu mensupport jika nanti terjadi gugatan dari Apindo terhadap upah yang jika ditetapkan keluar dari PP51”, lanjutnya kemudian.
Sementara itu dari Korlap Aksi Luqmanul Hakim dalam orasinya menyampaikan alasan kenapa menolak penggunaan PP51 dalam penetapan upah di Kota Semarang.
“Coba berpikir dengan logika ketika harga kebutuhan pokok, harga sembako dan mengalami kenaikan, pada saat bersamaan upah buruh tidak mengalami kenaikan. Melalui PP51 di pasal 26A dimana disitu diberlakukan ketika nilai konsumsi lebih tinggi dari UMK yang berlaku adalah penyesuaian. Ini adalah logika terbalik yang dipakai oleh pemerintah”, jelasnya.
“Artinya program-program pemerintah selama ini tentang mengentaskan kemiskinan di Indonesia terkhusus kota Semarang yang sedang melaksanakan program agar nilai stunting turun akan percuma belaka, jika upah buruh masih tetap saja rendah”, lanjutnya lagi.
Ketika kalangan buruh, masyarakat dan pemerintah sepakat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi secara bersamaan pemerintah membuat aturan yang secara sistimatis malah memiskinkan kaum buruh Indonesia itu sendiri. Hal itulah yang dikritisi oleh Luqman.
Setelah beberapa kali menyampaikan orasinya di depan Kantor Walikota dan berharap agar Walikota untuk keluar dan menemui para buruh tidak kunjung bersua, massa menjadi geram dan hampir saja merobohkan pagar Balaikota kalau saja tidak dicegah oleh Ketua KC FSPMI Semarang Raya.
“Kita tau bahwa walikota itu kurang respon terhadap buruh di kota Semarang, terbukti bahwa hari ini walikota tidak ada di tempat padahal kita sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya. Tapi saya minta tetap kondusif, sebenarnya kita mau meminta surat rekomendasi akan tetapi entah mau sekarang atau besok tidak masalah. Karena tujuan utama kita adalah audensi dengan Pj Gubernur”, ungkapnya.
Tidak lama kemudian setelah masa berhasil ditenangkan oleh Sumartono, massa kembali bergerak menuju titik kedua yakni di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. (sup)
