Jakarta, KPonline – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berkomentar terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) Cina yang dianggap mengancam SDM Indonesia. Menurut dia, memang TKA, khususnya dari Cina kebanyakan bukan tenaga ahli.
Artinya pekerjaan yang dilakukan mereka masih banyak dapat dilakukan tenaga kerja lokal. “Memang kalau kita lihat secara kasat mata banyak sekarang ini tenaga-tenaga asing, khususnya dari Cina yang tidak punya keahlian,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
Bagaimapun SDM dalam negeri, menurut Agus, memang perlu diprioritaskan. Kemenaker, jelas dia, harus bekerja keras apalagi yang memberikan sinyalemen soal serbuan TKA Cina ini adalah Wapres Jusuf Kalla. Sebab secara kasat mata, serbuan ini memang terlihat.
Tentunya Kemenaker juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian perdagangan. Sehingga, kata dia, bisa lebih mengutamakan tenaga kerja lokal selagi memang bisa ditangani oleh pekerja dalam negeri sendiri.
Serbuan tenaga kerja Cina di Indonesia tidak bisa dihindari. Ini terjadi Pemerintah Indonesia mempererat kerja sama ekonomi dengan Cina di mana banyak proyek-proyek nasional dibiayai Cina. Sebagai konsekuensi, Cina meminta tenaga kerjanya masuk dan bekerja di Indonesia.
Sebagai negara yang mengandalkan ekonominya dari mesin pertumbuhan yang saat ini turun, Cina berkepentingan menjaga gelombang pengangguran. Makanya, kebijakan memberi bantuan ke negara lain pun selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja terutama yang tidak memiliki keahlian.
Hal senada disampaikan juga oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal. Menurut Said Iqbal, jika mengacu UU 13 tahun 2013 seharusnya TKA hanya boleh yang memiliki keahlian (skill worker) tidak boleh tanpa keahlian atau buruh kasar (unskill worker).
“Semua hal itu tidak terpenuhi, khususnya TKA Cina yang bermasalah karena melanggar UU dengan mendatangkan buruh kasar.”kata Said Iqbal.
Dengan begitu keberadaan TKA Cina ini mengancam kesempatan kerja calon pekerja lokal, namun hal itu di biarkan bertahun tahun oleh pemerintah tanpa tindakan tegas. Terlebih keluar masuk TKA ini ke Indonesia dengan bebas visa sehingga sulit di kontrol ungkap Iqbal.
(jim).
