Pelalawan, KPonline – Praktik alih daya atau outsourcing di raksasa industri pulp dan kertas Provinsi Riau kini berada dalam sorotan tajam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau menilai bahwa masifnya penggunaan tenaga kerja outsourcing di sektor ini bukan lagi sekadar strategi bisnis, melainkan bentuk “perbudakan modern” yang terstruktur dan sistematis.
Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Riau yang menyuplai kebutuhan kertas dan bubur kertas dunia sedang melakukan eksploitasi di balik kemilau angka ekspor.
“Kita bicara tentang industri yang meraup triliunan rupiah dari tanah Riau, tapi ironisnya, mereka enggan memberikan kepastian kerja. Praktik outsourcing di pos pekerjaan utama (core business) terus dibiarkan. Ini adalah upaya licik untuk memutus tanggung jawab kesejahteraan dan jaminan masa depan pekerja,” tegas Satria Putra dalam keterangannya di Pekanbaru.
Poin Kritis: Lemahnya Pengawasan dan Standar Ganda
FSPMI Riau menyoroti beberapa ketimpangan fatal yang terjadi di lapangan:
Pelanggaran Aturan Main: Masih ditemukannya pekerja outsourcing yang ditempatkan pada jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan krusial, yang secara hukum seharusnya menjadi karyawan permanen.
Degradasi Kesejahteraan: Pekerja outsourcing kerap menerima upah minim dengan jaminan sosial yang ala kadar, tanpa adanya jenjang karir, menciptakan jurang sosial yang menganga di lingkungan pabrik.
Abainya Pemerintah: Satria Putra menilai Dinas Tenaga Kerja seolah “tutup mata” dan ompong dalam melakukan pengawasan terhadap korporasi besar.
Seruan untuk Dunia Internasional
Mengingat produk pulp dan kertas dari Riau dikonsumsi secara global, Satria Putra meminta lembaga sertifikasi internasional dan para pemegang saham global untuk mengevaluasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan-perusahaan tersebut.
“Dunia internasional harus tahu bahwa kertas yang mereka gunakan mungkin diproduksi di atas keringat buruh yang tidak memiliki kepastian hari esok. Kami menuntut audit independen dari lembaga internasional. Jangan hanya peduli pada isu lingkungan (greenwash), tapi buta terhadap isu kemanusiaan dan hak-hak buruh,” tambah Satria.
Tuntutan FSPMI Riau:
– Hentikan sistem outsourcing pada lini produksi utama di seluruh perusahaan pulp dan kertas di Riau.
– Pemerintah Provinsi Riau harus segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyisir legalitas vendor-vendor penyedia jasa pekerja.
– Transparansi Standar Kerja sebagai syarat mutlak keberlanjutan investasi di Bumi Lancang Kuning.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com