Morowali, KPonline – Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPLP FSPMI PT IRNC dan PUK SPLP FSPMI PT ECB melaksanakan audiensi dengan pihak manajemen kawasan IMIP dan manajemen catering guna membahas menu makanan serta pola konsumsi yang disediakan bagi tenaga kerja.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (30/3) ini merupakan tindak lanjut dari temuan serikat pekerja terkait menu makanan yang dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir cenderung didominasi oleh makanan yang diolah dengan cara digoreng.
Menurut serikat pekerja kondisi tersebut dinilai kurang variatif dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan pekerja apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Dalam forum tersebut, pihak manajemen catering menyampaikan bahwa penyediaan makanan telah memenuhi standar kebutuhan gizi, baik dari sisi protein, vitamin, maupun kalori sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, PUK SPLP FSPMI PT IRNC menilai bahwa pembahasan terkait makanan pekerja tidak cukup hanya dilihat dari aspek pemenuhan gizi semata, melainkan juga harus melibatkan pihak klinik perusahaan, tenaga ahli kesehatan, serta unsur K3, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja.
PUK SPLP FSPMI PT ECB menyoroti pentingnya penanganan khusus bagi tenaga kerja yang memiliki riwayat atau diagnosis penyakit tertentu. Menurut mereka, pekerja dengan kondisi kesehatan seperti asam urat, kolesterol, maupun penyakit lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan menu makanan.
Serikat pekerja juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf h dan i, yang menegaskan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja serta memelihara kesehatan tenaga kerja.
Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen IMIP dan catering menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang disediakan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengakomodir masukan dari serikat pekerja, khususnya terkait variasi menu dan aspek kesehatan.
PUK SPLP FSPMI PT.IRNC menyatakan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak terdapat langkah konkret, maka pihaknya akan menempuh jalur Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Morowali guna mendorong penyelesaian yang lebih komprehensif.
Penulis : M.Ali Fata
Editor : Yanto
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com