Jakarta, KPonline – PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar Rapat Koordinasi Pleno bersama jajaran pengurus di Basecamp Ancol Barat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas empat persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian konkret dari pihak manajemen.
Keempat persoalan tersebut meliputi pembayaran upah lembur pada hari libur nasional, realisasi penyediaan kantor sekretariat serikat pekerja, kenaikan upah tahun 2027 dan penerapan struktur serta skala upah, hingga pemenuhan alat pelindung diri (APD), khususnya sepatu keselamatan atau safety shoes.
Pertama, Perjuangkan Hak Upah Lembur pada Hari Libur Nasional.
Persoalan pembayaran upah lembur pada hari libur nasional yang selama ini diganti dengan pemberian hari pengganti masih menjadi salah satu tuntutan yang terus dikawal PUK.
Serikat pekerja menegaskan bahwa hak pekerja atas upah lembur harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Penggantian hari libur tidak boleh serta-merta menghilangkan hak normatif pekerja atas kompensasi kerja lembur.
PUK memastikan persoalan ini akan terus diperjuangkan hingga terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pekerja.
Kedua, Tagih Janji Manajemen Terkait Kantor Sekretariat.
Belum terealisasinya komitmen manajemen untuk menyediakan kantor sekretariat di lingkungan perusahaan juga menjadi perhatian serius dalam rapat pleno tersebut.
Bagi organisasi serikat pekerja, keberadaan kantor sekretariat bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan kebutuhan penting untuk menunjang komunikasi, koordinasi, konsolidasi, serta pelayanan dan pendampingan terhadap anggota.
PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menegaskan akan terus menagih komitmen tersebut. Bahkan, apabila manajemen tidak segera merealisasikannya, organisasi menyatakan siap mengambil langkah aksi sebagai bentuk tekanan perjuangan agar janji tersebut tidak terus dibiarkan tanpa kepastian.
Ketiga, Kawal Kenaikan Upah 2027 dan Penerapan Struktur Skala Upah.
Persoalan upah menjadi agenda strategis berikutnya. Dalam menghadapi pembahasan kenaikan upah tahun 2027, PUK menuntut perusahaan menerapkan struktur dan skala upah secara transparan, objektif, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain kenaikan upah, organisasi juga mendorong penghapusan sistem clean wage system yang selama ini menjadi persoalan dalam perundingan. Penerapan struktur dan skala upah semestinya mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta pengalaman pekerja.
Jangan sampai pekerja yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun justru menerima upah yang tersalip oleh pekerja baru. Pengabdian, pengalaman, dan kompetensi harus mendapatkan penghargaan yang layak melalui sistem pengupahan yang adil.
Bagi PUK, kenaikan upah bukan semata-mata persoalan angka, tetapi juga menyangkut penghargaan perusahaan terhadap kontribusi dan masa pengabdian para pekerjanya.
Keempat, Pemenuhan Sepatu Safety dan Perlindungan K3.
Persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi sorotan. Pasalnya, pemenuhan sepatu keselamatan (safety shoes) bagi seluruh pekerja yang membutuhkan dinilai belum terlaksana secara menyeluruh.
PUK menegaskan bahwa alat pelindung diri bukanlah fasilitas tambahan atau bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan kebutuhan mendasar sekaligus bagian dari kewajiban perlindungan terhadap pekerja.
Manajemen didesak segera memenuhi kebutuhan APD sesuai potensi bahaya dan risiko pada masing-masing bagian pekerjaan. Keselamatan pekerja tidak boleh dikompromikan karena kelalaian dalam pemenuhan perlengkapan kerja dapat berdampak langsung terhadap risiko kecelakaan.
Konsolidasi Diperkuat, Perjuangan Belum Usai.
Melalui Rapat Koordinasi Pleno ini, PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menegaskan bahwa keempat persoalan tersebut harus menjadi agenda perjuangan yang dikawal secara serius dan berkelanjutan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan hak pekerja maupun komitmen perusahaan yang terus tertunda tanpa kejelasan.
Serikat pekerja bukan sekadar organisasi formal di lingkungan perusahaan. Serikat adalah wadah perjuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawal, dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan seluruh anggotanya.
Karena itu, konsolidasi, kekompakan, dan solidaritas menjadi modal utama dalam menghadapi setiap persoalan hubungan industrial.
Rapat pleno ini sekaligus menjadi penegasan bahwa perjuangan belum selesai. Selama masih terdapat hak pekerja yang belum terpenuhi dan komitmen yang belum direalisasikan, organisasi akan terus bergerak memperjuangkannya. (Ahmad S)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com