Jakarta, KPonline – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Harsono RM Dalam, Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Jum’at, 19 Januari 2024 menuntut Kedaulatan Pangan untuk Indonesia Bebas Impor Beras.
Dikutip koran perdjoeangan bahwa Indonesia telah mengimpor 2 juta ton dan 1,5 juta ton beras sepanjang 2023, sehingga totalnya 3,5 juta ton. Penugasan impor diberikan Badan Pangan Nasional (National Food Agency) kepada Perum Bulog.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan impor tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi penurunan produksi padi nasional akibat El Nino.
Dalam beberapa bulan terakhir pada 2023 lalu, dampak El Nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya. Penurunan produksi tersebut mengakibatkan terjadinya defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari di 2024 ini.
“Importasi ini merupakan alternatif pahit, tapi harus kita lakukan. Kita sama-sama ketahui kondisi produksi padi nasional menurun akibat dampak climate change dan El Nino. Dampaknya kita rasakan beberapa bulan setelahnya, sehingga awal 2024 ini terjadi defisit bulanan neraca beras,” terang Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).
“Sesuai penugasan NFA kepada Bulog, Stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang ada di Perum Bulog minimal secured di angka 1 juta ton. Beras yang berasal dari importasi pun kita jadikan sebagai penguatan stok CBP,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyesalkan langkah pemerintah yang kembali melakukan impor beras. Keputusan impor merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir setiap tahunnya selalu berulang, apalagi menjelang Pemilu.
“Impor pangan yang diputuskan merugikan petani, karena para petani di beberapa wilayah Indonesia masih memasuki masa panen raya padi. Meskipun ditujukan sebagai CBP dan untuk program bantuan sosial, namun impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga gabah di tingkat petani”, ujar Iqbal.
Pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan Surat Edaran Bapanas lalu, yang langsung berimplikasi pada penuruanan harga gabah di tingkat petani. Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan impor untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Karenanya secara prinsip pemerintah semakin jauh dari kedaulatan pangan.
Menurut Iqbal, Kedaulatan Pangan yang tercantum dalam UU 18/2012 tentang Pangan telah mengatur keharusan untuk mengutamakan produksi pangan dalam negeri, dan menjadikan impor sebagai alternatif terakhir. Oleh karena itu, Kedaulatan Pangan yang juga menjadi bagian utama dari 13 platform Partai Buruh seharusnya menjadi paradigma utama pembangunan pertanian di Indonesia.
“Kemudahan impor pangan akhir-akhir ini menunjukkan pemerintah secara nyata sudah menerapkan Perppu Cipta Kerja yang baru disetujui DPR. sama diketahui, Perppu Cipta Kerja mengubah isi pasal UU Pangan, sehingga impor pangan bisa dilakukan kapan saja”, pungkasnya. (Yanto)
