Karawang, KPonline – Tema yang di sampaikan dalam Konsolidasi Akbar DPP FSPMI “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera”. Konsolidasi Akbar Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) dalam rangka persiapan Aksi May Day 1 Mei 2023 yang pertama di laksanakan pasca Rapat rutin di perluas pada hari selasa (10/4) di Kantor Pusat DPP FSPMI. Kamis (13/04/2023).
Konsolidasi Akbar ini di hadiri oleh perwakilan dari PUK SPA FSPMI yang berasal dari FSPMI Kabupaten Karawang sebagai tuan rumah, FSPMI Kabupaten Purwakarta, FSPMI Kabupaten Subang, FSPMI Bandung Raya kurang lebih 150 orang yang dilaksanakan di aula serba guna K.H Ahmad Dahlan Rest area Masjid Al Ghammar Jalan Interchange Karawang Barat.
Dan juga dihadiri langsung Presiden Partai Buruh Ir.H.Said Iqbal,S.E.,M.E., Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, S.H, Sekretaris jendral DPP FSPMI Sabilar Rosyad,S.H., Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI H. Abdul Bais, Ketua Umum Pimpinan Pusat SPAMK FSPMI H. Furqon, S.H., Sekretaris Umum PP SPAMK FSPMI Ranto Apriyanto, Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat Dede Rahmat, Ketua KC FSPMI Karawang Asmat Serum,S.H., Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang Ramli, Ketua KC FSPMI Purwakarta Fuad BM, para pengurus KC dan PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang serta perwakilan pengurus PUK.
Seusai acara, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, S.H sekaligus ketua Mahkamah Partai Buruh mengatakan bahwa hari ini bertepatan Kamis tanggal 13 April 2023, FSPMI melakukan Konsolidasi akbar yang pertama yaitu di wilayah Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Cirebon dan Majalengka yang dipusatkan di Karawang.
“Konsolidasi kami dilakukan dengan tujuan bahwa May Day 2023 adalah momentum bagi kaum buruh itu untuk menunjukkan kekuatannya terhadap bagaimana eskalasi menjelang tahun 2024. Karena FSPMI sekarang sudah menyatakan diri akan masuk kekuasaan melalui Partai Buruh,” terangnya kepada media ini.
Maka di momentum May Day nanti, sambung Riden, kami menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa buruh di Indonesia sudah siap untuk masuk ikut ambil bagian dalam mengelola negeri melalui Partai Buruh.
“Target yang kami utuskan yaitu 100.000 buruh yang ada di Jabodetabek, untuk tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari Senin, itu akan berbondong-bondong datang ke Jakarta. Kami akan titik kumpul di Istana Negara, patung kuda, setelah berorasi disana kami akan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kami akan long march ke DPR RI,” bebernya.
Dijelaskan Riden, jadi sehari itu kami akan fokus di jalan raya Jakarta. Untuk itu konsolidasi ini memastikan seluruh anggota yang berada di Karawang, Purwakarta, Subang dan Bandung Raya untuk ambil bagian. Kenapa hari ini konsolidasinya, kita tahu minggu depan sudah mulai libur kerjanya karena libur lebaran maka kami mengawali konsolidasi.
“Tema yang kita usung isunya hanya satu yaitu cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah dan DPR untuk mencabut undang-undang tersebut. Kenapa? Karena isi dari pada undang-undang ini adalah sangat-sangat mendegradasi, sangat-sangat membuat hubungan pekerja sangat-sangat rendah bahkan menjadi budak di negeri sendiri,” terangnya.
Dan saya sebagai Presiden FSPMI bersyukur, konsolidasi hari ini sesuai harapan. Jumlah PUK yang hadir ada 150 orang, hampir semua PUK hadir. Tentu setelah ini PUK akan turun kepada anggotanya, mengkonsolidasi, mempersiapkan diri.
“Tentu juga kepada masyarakat umum pada saat May Day mohon dimaklumi, dipahami bahwa kami sedang berjuang dan perjuangan untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Sabilar Rosyad, S.H selaku Sekjen DPP FSPMI menyebutkan hari ini dirinya hadir di Karawang dalam rangka konsolidasi akbar untuk persiapan aksi May Day 1 Mei 2023.
“Dimana pada tanggal 1 Mei nanti kita akan turun 50.000 massa buruh dari Jawa Barat DKI dan Banten Khususnya. Kiita akan melakukan long march, titik kumpul di istana ke MK terus ke DPR RI. Kita akan yakinkan, kita keliling ke daerah-daerah dalam rangka untuk memaksimalkan target massa 50.000,” sebut dia
Dikatakannya, isu yang akan kita bawa adalah tolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Omnibus Law Cipta Kerja, yang kedua kita menolak tentang Presidensial Threshold 4%. Dan yang ketiga sahkan Undang-Undang PRT.
“Tiga isu ini yang akan kita bawa dalam aksi 1 Mei. Di sisi lain kita juga menginstruksikan kepada provinsi seluruh Indonesia, kabupaten kota juga untuk melakukan aksi yang sama dalam penolakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan teman-teman benar-benar melaksanakan instruksi ini dengan sesungguh-sungguhnya, kita berjuang sehormat-hormatnya dan sesungguhnya bagaimana menolak Undang-Undang Omnibus Law,” harap Sabilar Rosyad mengakhiri keterangannya.(Ari)
