Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Azis Hadiri Seminar Biro Perempuan Banten: Dorong Kader Perempuan Ambil Peran Strategis

Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Azis Hadiri Seminar Biro Perempuan Banten: Dorong Kader Perempuan Ambil Peran Strategis

Tangerang, KPonline — Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Azis, SH, hadir dalam Seminar Biro Perempuan Banten yang digelar pada Minggu (19/10/2025) di Training Center (TC) FSPMI Tangerang Raya. Kehadiran beliau menjadi motivasi tersendiri bagi para kader perempuan FSPMI yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Riden menegaskan bahwa kesetaraan gender saat ini sudah semakin nyata terlihat di dunia kerja, di mana perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Karena itu, FSPMI selalu memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan yang melibatkan perempuan.

Bacaan Lainnya

“Kenapa perempuan harus ada dalam organisasi? Karena ada hal-hal prinsip dalam hubungan industrial yang tidak bisa disampaikan oleh laki-laki. Momentum ini penting agar kawan-kawan perempuan ikut dalam perjuangan FSPMI,” tegas Riden.

Riden juga mengungkapkan rasa bangganya kepada kader-kader perempuan FSPMI yang telah menunjukkan kontribusi nyata, bahkan ada yang kini duduk di jajaran DPP FSPMI. Ia menambahkan, sebelum Kongres biasanya akan diadakan Konferensi Perempuan sebagai wadah menyiapkan kader perempuan untuk menempati posisi penting di DPP maupun PP sesuai sektornya.

Selain itu, Presiden FSPMI juga mengajak seluruh kader, baik dari Biro Perempuan maupun PUK, untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan TC Tangerang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan organisasi, yakni adanya kewajiban iuran sebesar Rp100.000 per anggota.

Menutup wejangannya, Riden menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi buruh di masa depan, yakni perkembangan teknologi dan otomatisasi yang berpotensi menggantikan tenaga manusia dengan robot.

“Cara menghadapinya adalah dengan pendidikan. Kita sebagai buruh harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan sebagai pemimpin buruh, saya pastikan FSPMI tetap melakukan aksi serta mengawal kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat,” pungkasnya.

Pos terkait