Cirebon, KPonline–Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cirebon menggelar Rapat Pleno penting terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027.
Agenda strategis ini dilangsungkan pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026, bertempat di Aula Dudika Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Krucuk, Kota Cirebon.
Rapat pleno yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh jajaran unsur Dewan Pengupahan, termasuk unsur pemerintah, akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta perwakilan serikat pekerja/buruh.
Pelaksanaan rapat pleno hari ini mendapatkan perhatian dan pengawalan ketat dari berbagai aliansi serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Cirebon. Sejumlah elemen buruh tampak hadir mengawal jalannya proses sidang pleno untuk memastikan aspirasi kenaikan upah yang layak bagi para pekerja terakomodasi dengan baik.
Beberapa serikat pekerja dan buruh yang turut hadir mengawal agenda hari ini di antaranya:
•FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
•SPN (Serikat Pekerja Nasional)
•KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / mencakup unsur SPSI seperti LEM SPSI dan TSK SPSI)
•BISS (Buruh Industri Sepatu Sendal)
•FSPS (Federasi Singaperbangsa)
•KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)
•SABUK (Serikat Buruh Ketenagakerjaan) Indonesia
Kehadiran massa dan perwakilan dari berbagai konfederasi serta federasi buruh ini menunjukkan eskalasi perhatian yang tinggi terhadap penentuan besaran angka upah minimum tahun 2027 mendatang, mengingat tantangan ekonomi dan laju inflasi yang dirasakan oleh para pekerja.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya rapat pleno masih berlangsung dengan agenda pemaparan, sinkronisasi data, serta penampungan aspirasi dari masing-masing unsur guna mencapai rumusan rekomendasi UMK dan UMSK Kabupaten Cirebon Tahun 2027 sebelum nantinya diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat.