Cirebon, KPonline–Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Pleno dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027 pada Sabtu, 21 November 2026.
Kegiatan penting yang dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai ini bertempat di Aula Dudika Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Krucuk, Kota Cirebon.
Mengingat krusialnya pembahasan mengenai penetapan upah minimum untuk tahun mendatang, seluruh Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon diimbau untuk hadir secara langsung, tepat waktu, serta tidak diwakilkan.
Dalam daftar undangan yang terlampir, rapat pleno ini melibatkan sedikitnya 30 orang dari unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh) serta unsur akademisi/pakar. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Unsur Akademisi dan Pakar
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si (FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), Muhammad Nana Trisolvena, M.T. (Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon), serta H. Deni Agustin, S.E.
2. Unsur Pemerintah
Perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Bagian Hukum Setda, Bappelitbangda, BKAD, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker, Dinas Sosial, serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
3. Unsur Pengusaha
Delapan perwakilan dari Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Cirebon.
4. Unsur Serikat Pekerja/Buruh
Delapan perwakilan dari berbagai organisasi serikat pekerja dan buruh di wilayah Kabupaten Cirebon, di antaranya DPC Federasi Singaperbangsa, DPC SPN, DPC SP LEM SPSI, KC FSPMI, DPC FSB Garteks KSBSI, Serikat Buruh Demokratis Independen, FSP TSK SPSI, serta Serikat Pekerja BISS PT Long Rich Indonesia.
Pelaksanaan rapat pleno penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027 ini juga ditembuskan langsung kepada Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, serta Kapolresta Cirebon Kota sebagai bentuk koordinasi dan laporan pimpinan daerah.