Bekasi, KPonline – Meski tidak berasal dari kalangan buruh, seorang aktivis yang kerap terlibat dalam pergerakan buruh yang tidak ingin disebutkan namanya, menegaskan bahwa kontribusi serikat pekerja dan aksi demonstrasi selengkapnya
Pasuruan, KPonline – Panitia MUSNIK IV PUK SPAMK FSPMI PT ISEKI Indonesia kembali menggelar rapat lanjutan guna selengkapnya
Berita Terbaru
KPonline
JAMKESWATCH Bogor Raya Ajukan Enam Poin Penting dalam Revisi Perbup UHC Kabupaten Bogor
Bogor, KPonline–JAMKESWATCH Bogor Raya kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal Revisi Peraturan Bupati (Perbup) Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bogor melalui penyampaian sejumlah usulan strategis yang berpihak kepada masyarakat rentan. Usulan selengkapnya
Upah Layak Tak Hanya Dipertaruhkan di Jalanan, Medsos pun Kini Jadi Medan Tempur Baru
Purwakarta, KPonline-Pertarungan buruh dalam menuntut upah layak tak lagi hanya berlangsung di jalanan melalui aksi demonstrasi. Medan perlawanan kini melebar ke ruang digital. Media sosial berubah menjadi arena pertempuran baru, selengkapnya
Buruh Jabar Menilai Revisi UMSK Setengah Hati, Banyak Sektor Hilang dan Rekomendasi Daerah Diabaikan
Purwakarta, KPonline-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merevisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025. Revisi yang digadang-gadang sebagai jalan tengah untuk meredam polemik selengkapnya
UMSK 2026 Jawa Barat Direvisi, Purwakarta Resmi Ditambahkan
Purwakarta, KPonline-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merevisi penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025, pemerintah memperluas cakupan daerah serta sektor usaha yang wajib menerapkan selengkapnya
UMSK 2026 Dinilai Langgar Aturan, Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi Buka Suara
Purwakarta, KPonline-Polemik Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat kian menjauh dari kata berkesudahan. Revisi SK yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dinilai tak selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.