Purwakarta, KPonline-Sistem jaminan sosial (Social Security System) bukanlah belas kasih negara. Ia adalah perintah konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara diwajibkan menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ironisnya, gagasan besar tentang Social selengkapnya
Labuhanbatu,KPonline, - Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan–Federasi Serikat Pekerja Metal selengkapnya
Berita Terbaru
KPonline
Perjuangan Buruh Berkontribusi Nyata Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional
Bekasi, KPonline – Meski tidak berasal dari kalangan buruh, seorang aktivis yang kerap terlibat dalam pergerakan buruh yang tidak ingin disebutkan namanya, menegaskan bahwa kontribusi serikat pekerja dan aksi demonstrasi selengkapnya
JAMKESWATCH Bogor Raya Ajukan Enam Poin Penting dalam Revisi Perbup UHC Kabupaten Bogor
Bogor, KPonline–JAMKESWATCH Bogor Raya kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal Revisi Peraturan Bupati (Perbup) Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bogor melalui penyampaian sejumlah usulan strategis yang berpihak kepada masyarakat rentan. Usulan selengkapnya
Upah Layak Tak Hanya Dipertaruhkan di Jalanan, Medsos pun Kini Jadi Medan Tempur Baru
Purwakarta, KPonline-Pertarungan buruh dalam menuntut upah layak tak lagi hanya berlangsung di jalanan melalui aksi demonstrasi. Medan perlawanan kini melebar ke ruang digital. Media sosial berubah menjadi arena pertempuran baru, selengkapnya
Buruh Jabar Menilai Revisi UMSK Setengah Hati, Banyak Sektor Hilang dan Rekomendasi Daerah Diabaikan
Purwakarta, KPonline-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merevisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025. Revisi yang digadang-gadang sebagai jalan tengah untuk meredam polemik selengkapnya
UMSK 2026 Jawa Barat Direvisi, Purwakarta Resmi Ditambahkan
Purwakarta, KPonline-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merevisi penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025, pemerintah memperluas cakupan daerah serta sektor usaha yang wajib menerapkan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





