Surabaya, KPonline – Kepastian penjaminan biaya perawatan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit menjadi perhatian dalam aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura No. 5, Surabaya.
Dalam aksi tersebut, Slamet Raharjo selaku Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kota Surabaya menyampaikan pentingnya memastikan pasien mendapatkan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penjaminan biaya selama menjalani perawatan di rumah sakit.
Menurut Slamet, kejelasan mekanisme penjaminan sangat diperlukan agar pasien dan keluarga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam kasus yang melibatkan perlindungan saksi dan korban.
“Pasien harus mendapatkan kepastian mengenai penjamin selama menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait penjaminan dari pihak BPJS Kesehatan, diperlukan rekomendasi dari LPSK untuk memperjelas batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi,” ujarnya.
Ia menilai, pemahaman mengenai mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak masyarakat, bahkan pihak kepolisian, yang belum memahami secara menyeluruh pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi dalam proses penjaminan biaya perawatan pasien.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif antara LPSK, BPJS Kesehatan, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan tidak terjadi kebingungan dalam menentukan mekanisme penjaminan ketika pasien membutuhkan pelayanan medis.
Slamet berharap adanya kejelasan prosedur dan koordinasi antarinstansi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien, terutama mereka yang membutuhkan penanganan medis dalam situasi khusus.
Bagi FSPMI, kepastian jaminan kesehatan merupakan persoalan penting karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dibebani ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya perawatan.
Melalui aksi tersebut, diharapkan pihak-pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai prosedur penjaminan pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan hak pasien tetap terlindungi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
