Bekasi, KPonline – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Supandi, seorang petani asal Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/9/2026).
Permintaan maaf itu disampaikan setelah Dody menemukan fakta bahwa lebih dari 1.000 hektare areal persawahan di wilayah tersebut mengalami kekeringan parah selama sekitar tujuh bulan.
Ironisnya, di tengah hamparan sawah yang kering dan retak, terdapat aliran sungai yang disebut tidak pernah mengalami kekeringan. Jaraknya pun hanya sekitar dua kilometer dari areal persawahan yang terdampak.
Kondisi tersebut diketahui Dody saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tanpa didampingi pejabat balai setempat. Di sana, ia mendengarkan langsung keluhan para petani.
Salah satunya Supandi. Ia mengaku harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli mesin pompa dan selang agar air dari sungai dapat dialirkan ke areal persawahan.
Mendengar kondisi tersebut, Dody menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
“Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami. Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri,” ujar Dody di lokasi.
Dody kemudian memeluk Supandi dan membisikkan pesan singkat, “Sabar ya, Pak.”
Namun, sikap empati tersebut juga dibarengi kekecewaan keras terhadap kinerja jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang dinilainya lamban merespons kondisi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Dody menemukan saluran irigasi tersier di kawasan persawahan mengalami penyumbatan dan pendangkalan akibat minimnya pemeliharaan.
Menurut Dody, persoalan tersebut semestinya dapat ditangani sejak awal. Secara teknis, air sungai yang berjarak sekitar dua kilometer dapat ditarik menggunakan pompa menuju saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan air persawahan.
“Sebagai negara, kita wajib ada di depan petani. Ada sungai 2 kilometer di situ yang tidak pernah kering, gampang saja tinggal tarik airnya pakai pompa ke saluran irigasi. Tapi ini dibiarkan sampai 7 bulan. Berarti anak buah kamu tidur selama ini!” tegas Dody.
Kekecewaan itu bahkan disampaikan Dody secara langsung kepada Direktur Jenderal SDA Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw melalui sambungan telepon dari lokasi sidak.
Dody juga mengingatkan jajarannya agar tidak hanya menyampaikan laporan administratif yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jangan kasih saya laporan yang bersifat PHP, Pak. Kita ini PU, Pembantu Umum, enggak biasa PHP-PHP. Di satu sisi saya mengejar solusi besar, tapi di sisi lain saya dibohongin sama data anak buah Bapak,” tegasnya.
Bagi Dody, persoalan kekeringan di areal persawahan tersebut bukan persoalan kecil. Ketersediaan air sangat berkaitan dengan keberlangsungan produksi pertanian dan kehidupan para petani.
Karena itu, pemerintah dituntut hadir bukan hanya melalui laporan dan administrasi, tetapi dengan solusi nyata di lapangan.
Kasus di Karangharja menjadi sorotan karena terdapat sumber air yang relatif dekat dengan areal persawahan, sementara para petani justru harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan air.
Bagi petani, air bukan sekadar persoalan teknis irigasi. Air menentukan apakah sawah dapat ditanami, apakah panen dapat berlangsung, dan pada akhirnya apakah kebutuhan pangan dapat terus dipenuhi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com