Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung dan meminta Rizal Ramli untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Untuk itu, KSPI akan bekerja keras agar keinginannya untuk mengusung Rizal Ramli bisa terwujud. Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensai Pers yang diselenggarakan di Hotel Mega Proklamasi, Selasa (2/8).
Menurut Iqbal, segera setelah ini, pihaknya melakukan pendekatan kepada partai politik agar bersedia mengusung Rizal Ramli. Dia berharap akan ada partai politik yang bersedia mengusung Rizal Ramli. Entah itu PDI Perjuangan, Demokrat, PPP, PAN, PKS, termasuk Gerinda. Meskipun yang terakhir ini sudah menetapkan calonnya.
Orang baik harus didukung. Jika mendapatkan kesempatan, Iqbal percaya, Rizal Ramli mampu memperbaiki Jakarta tanpa air mata. Untuk itu, kaum buruh di Jakarta berjanji akan memberikan dukungan yang maksimal apabila Rizal Ramli maju sebagai calon Gubernur.
Tentu saja, bukan tanpa alasan KSPI mendukung Rizal Ramli. Alasan yang utama, karena selama ini buruh merasa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau biasa disapa Ahok tidak berpihak kepada buruh dan rakyat kecil. Ahok pro modal.
Bahkan ada indikasi, Ahok menggunakan CSR sebagai barter dengan kebijakan upah murah. Buktinya, upah mínimum di DKI Jakarta lebih rendah dari upah mínimum Karawang dan Bekasi. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kebijakan lain yang diduga dibarter adalah terkait dengan penggusuran dan reklamasi.
“Ini prinsip. Negara tidak boleh tunduk oleh pemilik modal. Kalau mau membangun, harus dengan APBD. Jika tidak, maka negara ini bisa dikendalikan oleh pemilik modal. Orang-orang kaya yang bisa menggelontorkan dana untuk mengendalikan pemerintahan,” tegas Iqbal.
Figur yang bisa menjadi antítesis terhadap kebijakan Ahok adalah Rizal Ramli. Secara karakter, kepemimpinan, kecerdasan, Rizal Ramli diatas Gubernur petahana.
Ada 7 (tujuh) hal yang harus dilakukan Rizal Ramli jika nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertama adalah sembako murah. Dalam hal ini, harga pasar harus dikendalikan. Jika perlu, kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin digratiskan. Kedua, Jakarta sehat. Harus dipastikan, tidak ada masyarakat yang ditolak rumah sakit ketika sakit. Penerima upah mínimum, termasuk didalamnya tenaga honorer, iuran BPJS Kesehatannya harus dibayar oleh pemerintah daerah. Ketiga, tentang pendidikan harus lebih diperhatikan. Keempat, air bersih, terutama di daerah-daerah yang sampai saat ini masih kesulitan harus dibantu. Kelima, terkait transportasi. Bus way harus digratiskan. Keenam, perumahan rakyat. Dalam hal ini harus dibuat kampung vertical di daerah penyangga, seperti perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Bukan rumah susun yang disedikan pihak swasta yang sarat dengan kepentingan bisnis. Ketujuh, penetapan upah minimum tidak mengikuti ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Selain itu, Rizal Ramli tidak boleh melakukan reklamasi dan penggusuran. Karena dua kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. (*)
