Purwakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hadir dalam kegiatan Labour Exchange View yang diselenggarakan Japan Internasional Labour Foundation (JILAF) di Jepang.
Dalam giatnya, Bendahara Garda Metal Nasional sekaligus Panglima Koordinator Daerah Garda Metal Bogor Ananto Prasetya bersama Wasekjen KSPI Bidang Media dan Informasi Dimas P Wardhana mengunjungi kantor serikat buruh terbesar di Jepang yaitu, Japanese Trande Union Confederation (Rengo) di Provinsi Saga.
Perwakilan KSPI ditemui langsung Presiden Rengo Saga Mr. Kusaba, Sekjen Rengo Saga Mr. Matsuo, dan Wakil Sekjen Rengo Saga Mr. Koso.
Dimana, untuk sementara mereka pun berdiskusi mengenai kesejahteraan pekerja dan tentang hubungan industrial ketenagakerjaan yang ada di Jepang.
“Setelah mempelajari kegiatan yang telah saya lakukan di Jepang, saya berharap buruh di Indonesia mau atau bisa berserikat,” ungkap Ananto Prasetya.
Kemudian, Ia pun mengatakan bahwa dengan berserikat kita akan mampu memperjuangkan hak-hak pekerja sebagaimana mestinya.
“Setidaknya, atas giat yang sudah dilakukan. Kita bisa mengadopsi segala hal terkait serikat pekerja di Jepang untuk bisa diterapkan di Indonesia,” sambung Ananto Prasetya.
Selanjutnya, Ananto Prasetya juga menambahkan, setelah mengunjungi berbagai Serikat Pekerja di Jepang. Ternyata serikat pekerja disana sangat kuat keberadaannya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi para anggotanya.
“Mereka (Serikat Pekerja) kuat karena mendapatkan dukungan manajemen dalam segala kegiatannya,” pungkas Ananto Prasetya.
Memang kerja sama antara JILAF dengan KSPI sudah berlangsung sejak lama. Sudah banyak yang dilakukan bersama, salah satunya meningkatkan vokasi bagi pekerja.
Hal ini merupakan salah satu hal yang patut dicontoh di Indonesia. Terutama terkait hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja, sistem penilaian pegawaian, hingga penciptaan suasana kerja yang nyaman dan produktif.
Salah satunya adalah kenyamanan yang bisa terealisasi di Jepang itu yaitu bila terjadi konflik perselisihan antara pekerja dan pengusaha, konflik selesai di tingkat konsultasi. Tidak perlu melakukan aksi demonstrasi.
“Selain kerja sama terkait budaya kerja dan pengembangan kompetensi, dan antisipasi era Industri 4.0, sistem penentuan upah buruh di Jepang yang patut dijadikan rujukan di Tanah Air,” tutup Ananto Prasetya.
