Jakarta,KPonline- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan program BLT merupakan ladang korupsi para pejabat yang tidak bertanggung jawab dan hanya menguntungkan para taipan pemilik CPO. Oleh sebab itu KSPI menolak usulan pemerintah yang ingin memberikan subsidi minyak goreng melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp300 ribu, termasuk kepada para buruh.
Said Iqbal menyebut, program BLT merupakan ladang korupsi para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disimpulkan Said Iqbal setelah melihat beberapa kasus ke belakang terkait korupsi bantuan sosial ketika pandemi Covid-19. “BLT hanya gudang korupsi, semua Mensos kasus-kasus KPK karena BLT dan bansos,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya secara virtual, Selasa (5/4/2022).
Menurutnya dengan alokasi anggaran yang ada sebesar Rp6,9 triliun seharusnya pemerintah memberikan subsidi bukan hanya untuk minyak goreng curah, namun juga minyak goreng kemasan. Meskipun belakangan terbukti gagal. “Tidak usah BLT, rakyat nggak butuh BLT, yang dibutuhkan harga minyak goreng turun,” lanjut Said Iqbal.
“Oleh karena itu kami menolak BLT, yang benar seharunya subsidinya selain ke minyak goreng curah, juga ke kemasan,” sambungnya.
Said Iqbal menuding bahwa jika memberikan BLT kepada masyarakat bukan sebenar-benarnya membela rakyat miskin, namun hanya menguntungkan para produsen minyak goreng yang dengan leluasa memainkan harga minyak kemasan dinpasar. “Kalau ngasih BLT itu bukan belain orang miskin, (tapi) belain para taipan pemilik CPO. Artinya taipan-taipan itu tetap menjual minyak goreng dengan harga pasar, untungnya berkali-kali lipat, kok negara tunduk sama mafia minyak goreng,” pungkas Said Iqbal.
