Jakarta, KPonline – Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (PC SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta, Kardinal, mengutuk keras dugaan penyerangan terhadap peserta mogok kerja sah PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima (BCP). Insiden yang terjadi pada malam hari tersebut melibatkan sekelompok orang yang menyerang buruh saat mereka bertahan di posko mogok kerja.
Dalam orasi dihadapan puluhan buruh di depan posko mogok kerja, Kardinal menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan peserta aksi sekaligus menegaskan sikap organisasi terhadap tindakan kekerasan yang menimpa anggotanya.
Menurut Kardinal, penyerangan dilakukan oleh sekitar 30 orang berambut cepak yang datang menggunakan sebuah bus. Mereka disebut masuk secara bertahap ke area perusahaan sebelum kemudian terjadi tindakan yang berujung pada bentrokan dengan peserta mogok kerja.
“Mereka menumpangi satu bus, kira-kira ada 30 orang. Mereka masuk sedikit-sedikit, kemudian tiba-tiba dari dalam dengan bantuan security pengamanan, mereka mencoba mengeluarkan kendaraan,” ungkap Kardinal.
Ia mempertanyakan alasan tindakan tersebut dilakukan pada malam hari, ketika para buruh sedang bertahan di posko untuk memperjuangkan hak-hak normatif mereka.
Bagi Kardinal, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap pekerja yang sedang menjalankan hak mogok kerja secara sah.
Dampak penyerangan tersebut tidak hanya menyisakan kerusakan materi, tetapi juga menimbulkan korban luka dari kalangan buruh.
Menurut keterangan Kardinal, sejumlah sepeda motor milik peserta aksi mengalami kerusakan parah. Bahkan, dua orang buruh dilaporkan mengalami luka serius, masing-masing dengan dugaan patah tangan dan patah kaki.
Singkatnya, peristiwa ini menjadi persoalan serius. Sebab, buruh yang sedang memperjuangkan haknya justru harus menghadapi dugaan kekerasan yang mengancam keselamatan dan keamanan mereka.
Kardinal menegaskan, tuntutan buruh sebenarnya sangat jelas: meminta kepastian status hubungan kerja bagi pekerja yang masa kerjanya telah melewati batas ketentuan serta menolak praktik outsourcing di lingkungan perusahaan.
“Mereka hanya meminta bagaimana masa kerja yang sudah melewati batas dan itu adalah perintah aturan supaya diangkat menjadi pekerja. Mereka punya keluarga, mereka punya anak istri,” tegasnya.
Manajemen BCP pun diiminta Bertanggung Jawab. Kardinal juga menyoroti tanggung jawab manajemen PT Borwita Citra Prima. Ia menyebut perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar sekaligus mitra strategis Procter & Gamble (P&G), perusahaan multinasional yang bermarkas di Amerika Serikat.
Menurutnya, perusahaan tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Manajemen harus memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun dampak fisik dan psikologis yang dialami para buruh.
“Sekali lagi, manajemen PT Borwita Citra Prima bertanggung jawab terkait kerusakan kendaraan kawan-kawan, kerusakan mental fisik, mereka harus kita kejar. Jangan mundur setapak pun,” serunya.
Tuntutan pertanggungjawaban tersebut menjadi penting agar kekerasan terhadap peserta mogok kerja tidak berlalu tanpa kejelasan dan tanpa penyelesaian.
Kardinal kembali mengingatkan bahwa perjuangan yang dilakukan PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima merupakan aksi damai melalui mogok kerja yang menurut organisasi telah dilaksanakan secara sah dan berlangsung selama beberapa hari.
Para buruh tetap bertahan di posko dalam kondisi serba terbatas. Mereka harus menghadapi rasa lapar, gangguan nyamuk, dan berbagai tekanan selama memperjuangkan tuntutan. Namun, situasi tersebut justru diperparah oleh dugaan tindakan kekerasan.
Meski menghadapi kondisi demikian, Kardinal meminta seluruh peserta aksi tetap solid, saling menjaga, dan tidak kehilangan semangat perjuangan.
“Apakah kita akan mundur, kawan-kawan?” serunya.
“Tidak!” jawab massa serentak.
“Di sini kita saling jaga, saling bantu. Jangan pernah lari dari medan juang. Satu instruksi, satu komando. Kita kepingin usir outsourcing dari lingkungan kerja,” lanjutnya.
Menutup orasinya, Kardinal menegaskan bahwa FSPMI tidak pernah menghendaki terjadinya kekerasan dalam perjuangan buruh. Namun, sikap damai bukan berarti organisasi akan membiarkan anggotanya menjadi korban intimidasi maupun tindakan kekerasan.
Menurutnya, hak mogok kerja merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Karena itu, segala bentuk dugaan penyerangan terhadap buruh yang sedang menjalankan hak tersebut harus diusut secara serius.
“Kita tidak pernah menghendaki kekerasan, tapi kalau kekerasan menghendaki kita, lawan!” tegas Kardinal.
Hingga berita ini ditulis, peserta mogok kerja PUK SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima masih bertahan di posko dengan tetap menjaga satu komando dan menunggu instruksi organisasi selanjutnya.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyerangan tersebut, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas korban luka dan kerusakan yang dialami peserta aksi.
Perjuangan buruh bukan kejahatan. Mogok kerja yang dilaksanakan secara sah bukan alasan untuk melakukan intimidasi, apalagi kekerasan. Jangan sampai hak pekerja untuk memperjuangkan kehidupannya justru dibalas dengan ancaman terhadap keselamatan mereka sendiri.