Jakarta, KPonline – Sudah 9 hari ratusan buruh PT Pelindo I Belawan, Medan, menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan langsung persoalan yang sudah bertahun-tahun tidak digubris oleh Pemerintah Pusat.
Para buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan itu tiba di Jakarta setelah melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari Kota Medan ke Jakarta sejak Jumat (20/1/2017). Mereka berjalan kaki selama 40 hari dengan menempuh jarak 2.000 kilometer.
Belum mendapat respons dari Istana, para buruh Senin (6/3/017) menggeruduk Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat.
Koordinator Aksi, April Waruru, menyampaikan, sejauh ini pihak Istana Negara masih menutup pintu bagi para buruh yang sejak tiba di Jakarta langsung menggelar aksi damai di depan Istana Negara.
Bahkan, menurut Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Ketua DPC SBSI) Medan ini, selama menjalankan aksi di depan Istana, buruh menginap di trotoar dan halte bus di seberang Istana Presiden.
Kali ini, para buruh mendatangi Kantor Kementerian BUMN, dan meminta Menteri Rini Soemarno agar segera meminta PT Pelindo I Belawan mengangkat mereka sebagai karyawan tetap, serta membayarkan upah dan tunjangan mereka yang sudah bertahun-tahun tersendat. Para buruh juga menolak keras upaya pihak PT Pelindo I yang hendak mengalihkan mereka sebagai pekerja outsourcing dan dianggap kembali bekerja dari nol lagi.
“Sejak kami tiba di Jakarta, kami langsung menuju ke depan istana Merdeka, tapi kami di-dibiarkan begitu saja,” kata April.
Ratusan buruh yang bekerja di PT Pelindo I tersebut sudah bekerja rata-rata selama 15 tahun ke atas. Namun, secara tiba-tiba mereka dialihkan oleh perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara tersebut ke perusahaan outsoursing.
Para buruh menilai, Presiden Jokowi tak punya hati karena tidak mau menemui buruh yang sudah jauh-jauh berjalan kaki dari Medan, Sumatera Utara.
